Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Kontrak pada Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Fadhilaturrahmi, Fadhilaturrahmi (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Kontrak pada Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (404kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (298kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Secara teoritis, pegawai kontrak tunduk bekerja untuk negara, yang pastinya tunduk dalam UU ASN, tetapi ketika mereka diangkat menjadi pegawai kontrak, semestinya berlaku UU Ketenagakerjaan. Sistem kepegawaian di Indonesia pun tidak lagi mengakui keberadaan dari pegawai kontrak. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pegawai administrasi kontrak BLU. Dalam penulisan ini dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak bagi pegawai administrasi kontrak BLU di UIN Imam Bonjol Padang terutama hak gaji. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan terdapat 2 rumusan masalah, 1) Bagaimana kedudukan pegawai kontrak pada Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pegawai kontrak pada Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analistis. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pegawai administrasi kontrak BLU sebagai pegawai sudah tidak diakui oleh negara dan perundang-undangan. Namun, sejak 2023 masih terdapat pengangkatan pegawai administrasi kontrak BLU yang mana bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal ini berdampak pada kedudukan dari pegawai administrasi kontrak BLU yang berada di dua sisi rezim peraturan di Indonesia. Kemudian juga berdampak pada perlindungan hukum bagi pegawai administrasi kontrak BLU, yakni gaji dari pegawai administrasi kontrak BLU masih berada di bawah UMP Sumatera Barat. Tidak ada perlindungan hukum terhadap hak bagi pegawai administrasi kontrak BLU selain Surat Perjanjian Kontrak Kerja, yang mana surat perjanjian kontrak kerja tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang di atasnya.

Actions (login required)

View Item