PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR

Ismi, Azizah (2025) PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (209kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Negara Republik Indonesia didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan bangsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan kemakmuran individu. Pelayanan publik bertujuan memberikan layanan yang baik sebagai bentuk kewajiban aparatur pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu, peran pelayanan publik sangat penting karena layanan ini disediakan oleh pemerintah. Namun, masih ada kecenderungan masyarakat dianggap sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu. Rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut? (2) Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Publik terhadap penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu?. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis empiris. Sumber data yang digunakan ialah Penelitian Lapangan (field research) dan Penelitian Kepustakaan (library research) serta data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dan pengumpulan data menggunakan wawancara serta studi dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pelayanan Publik terhadap penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kecamatan Lima Kaum belum memenuhi asas-asas Pelayanan Publik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Belum memenuhi standar Pelayanan Publik, seperti dalam hal kepastian hukum, keprofesionalan, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Adapun saran yang dapat Penulis kemukakan yaitu diterbitkannya Peraturan Daerah “PERDA” mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu hal pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu. Selain itu, para pihak penyelenggara juga harus memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana, serta sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik

Actions (login required)

View Item