Akibat Hukum terhadap Akta yang Ditunda Pemberian Nomor dan Tanggal dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps)

Adisti, Maghfira Dwi (2025) Akibat Hukum terhadap Akta yang Ditunda Pemberian Nomor dan Tanggal dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (139kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (405kB)
	Text (BAB V Penutup) BAB Penutup.pdf - Published Version Download (69kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (207kB)
	Text (Tesis) Tesis Maghfira Dwi Adisti.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, diharuskan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris atau UUJN. Pada persoalan penundaan pemberian nomor dan tanggal dilakukan setelah dilaksanakan penandatanganan oleh para pihak, Tindakan ini menentang ketentuan UUJN. Ketika dilakukan penandatanganan akta artinya akta tersebut sah dan valid menurut hukum, serta mencerminkan bahwa notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun kenyataanya akta yang telah ditandatangani tersebut malah ditunda pemberian nomor dan tanggalnya yang dapat menyebabkan akta tersebut tidak sah sebagai akta Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta Notaris? 2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban Notaris yang menunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta Notaris? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sumber data sekunder serta analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pertama, Akibat hukum terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta notaris membuat akta tersebut tidak dapat menjadi bukti yang sempurna secara formil dan menjadi akta dibawah tangan / terdegradasi, karena bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan 38 UUJN dan menjadikannya tidak sah sebagai akta Notaris. Kedua, Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dapat berupa tanggung jawab secara perdata, administrasi dan Kode Etik Notaris. Secara perdata karena penggugat telah dirugikan dan tidak dapat melanjutkan proses peralihan hak, maka dapat dimintai pertanggungjawaban dan ganti kerugian kepada Notaris selaku tergugat. Secara administrasi dapat diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah karena tidak mematuhi protokol notaris serta secara kode etik.

Actions (login required)

View Item