PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)

Intania, Intania (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER & ABSTRAK(1).pdf - Published Version Download (384kB)
	Text (Bab I) Bab I(1).pdf - Published Version Download (441kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA INTANIA.pdf Download (340kB)
	Text (Tesis Full) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus pemalsuan surat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, di mana terdakwa memalsukan tanda tangan dalam dokumen persetujuan kaum untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah. Kejahatan ini sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan verifikasi dokumen, serta adanya niat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimanakah jenis kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam prosedur pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg? kedua, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan surat pada Putusan Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan pertama, terdakwa melakukan kesalahan dengan sengaja memalsukan tanda tangan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik. Kedua, pertimbangan hakim di dalam putusan ini menyatakan terdakwa tidak bersalah, meskipun ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan telah memenuhi unsur kesalahan. Pembuktian dan keyakinan hakim merupakan aspek penting untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan kurang cermatnya hakim memberikan pertimbangan dalam putusan ini, meskipun ada cukup bukti yang mendukung pertanggungjawaban pidana. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Surat, Pertimbangan Hakim

Actions (login required)

View Item