Penanganan Ombudsman Sumatera Barat Pada Maladministrasi Dalam Mewujudkan Good Governance 2021-2023

Idris, Sthefany (2024) Penanganan Ombudsman Sumatera Barat Pada Maladministrasi Dalam Mewujudkan Good Governance 2021-2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (102kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (Bab 5 Penutup) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (65kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (Skripsi Full) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan masyarakat mengenai pelayanan publik yang diterima tidak sesuai dari standar operasional atau aturan pelayanan yang diberikan, sehingga penyelenggara pelayanan seringkali melakukan kegiatan maladministrasi. Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas dan penerima laporan masyarakat dengan memiliki perwakilan disetiap provinsi yang ada di Indonesia serta berlandaskan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman. Ombudsman saat menerima laporan masyarakat harus melakukan penanganan atau tindakan kepada penyelenggara agar penyelenggara yang terbukti melakukan maladministrasi sadar akan kesalahan dan selalu mematuhi maklumat pelayanan yang terdapat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta kewajiban nya sebagai penyedia layanan yang memberikan layanan secara baik dan prima. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan serta menganalisis penanganan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman Sumatera Barat dalam mewujudkan good governance 2021-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penanganan yang dilakukan Ombudsman Sumatera Barat dalam menangani laporan masyarakat pada kasus SMKN 2 Padang menggunakan strategi untuk menangani laporan masyarakat adalah dimulai Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang tidak memerlukan terlebih dahulu syarat administratif karena berdampak pada masyarakat banyak dan harus ditangani baru dimintai keterangan, kemudian hasil dari observasi Ombudsman terhadap permasalahan tersebut dibawakan ke rapat perwakilan untuk kemudian diputuskan apakah bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan atau tidak, klarifikasi kepada pelapor dan terlapor, pemanggilan terlapor, pemeriksaan lapangan, konsiliasi atau mediasi, jika terbukti ada maladministrasi maka akan diberikan tindakan korektif dilanjutkan dengan monitoring, dan jika tidak terbukti adanya maladministrasi maka laporan akan ditutup. Kata Kunci: Strategi Ombudsman, Maladministrasi, Good Governance.

Actions (login required)

View Item