Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-699-2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022–2024

Srg, M. Habibullah (2024) Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-699-2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022–2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (749kB)
	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I ( Pendahuluan).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB VI (Penutup)) BAB VI (Penutup).pdf - Published Version Download (620kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (552kB)
	Text (Full Skripsi) Full Skripsi M. Habibullah Srg.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 pasal 6. Dimana setiap pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan rencana aksi maka keluarga keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-699-2022. Dimana Provinsi Sumatera Barat menjadi pilot project daerah percontohan dalam menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR yang ditunjuk langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama 5 provinsi dan kabupaten di Indonesia. Tujuan dan sasaran strategis rencana aksi yang ingin diwujudkan adalah mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan dengan respon dan solusi cepat serta terpercaya, dan adapun sasaran strategis ini yaitu: meningkatnya jumlah pengaduan dari masyarakat serta meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Donald S Van Meter dan Carl E. Van Horn. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang telah dipilih menggunakan teknik purposive sampling kemudian analisis data dilakukan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022– 2024 belum terlaksana dengan optimal hal ini dapat dilihat dari tujuan dan sasaran strategis rencana aksi yang ingin diwujudkan belum tercapai. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, sumber daya anggaran khusus SP4N LAPOR! tidak ada. Pemahaman implementor pejabat penghung OPD tidak merata. Serta adanya pengaruh dari lingkungan sosial dan politik dalam pelaksanaan kebijakan. Maka diharapkan perlu dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, Sumber daya anggaran dalam kebijakan ini harus dianggarkan oleh pemerintah daerah dan diadakanya pelatihan dan coaching clinik terhadap pengelola SP4N LAPOR! yang baru terutama pejabat penghubung OPD.

Actions (login required)

View Item