PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG (Studi Kasus Tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran)

Muhammad, Akil Ramdani (2024) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG (Studi Kasus Tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak .pdf - Published Version Download (12MB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I .pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (Bab IV Penutup) BAB IV .pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (16MB)

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun Undang-Undang ini direvisi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK serta dokumen kependudukan, masih terdapat banyak permasalahan terkait pelayanan tersebut, termasuk kesalahan input data yang berpotensi mengakibatkan informasi pribadi yang tidak akurat dan identitas ganda, terutama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, Pertama, bagaimana pelaksanaan administrasi kependudukan bidang pelayanan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang?. Kedua, bagaimana permasalahan serta hambatan dalam pelayanan administrasi kependudukan bidang pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang?. Untuk dapat membahas permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis empiris. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut: Pertama, Penelitian terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Padang menemukan implementasi SOP yang terstruktur dalam proses penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, terdapat temuan potensi kesalahan terkait manipulasi data oleh pemohon, seperti pemalsuan informasi mengenai hubungan keluarga, yang berpotensi berdampak hukum. Disdukcapil tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi data yang sudah diterbitkan tanpa proses hukum. Meskipun begitu, lembaga ini aktif dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai serta memastikan ketaatan terhadap SOP, baik secara langsung maupun daring. Kedua, Analisis pelayanan publik di Indonesia mengidentifikasi berbagai permasalahan seperti kurangnya responsivitas, informativitas, aksesibilitas terbatas, koordinasi yang kurang baik, birokrasi kompleks, dan tantangan sumber daya manusia yang kurang profesional. Di Kantor Disdukcapil Kota Padang, hambatan utama dalam pelayanan administrasi kependudukan meliputi kekurangan sarana, dukungan minim untuk peningkatan kemampuan SDM, dan kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan.

Actions (login required)

View Item