PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH UNTUK PROYEK PENGENDALIAN BANJIR DI KECAMATAN BATANG ANAI

DHEA, DEVINA (2024) PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH UNTUK PROYEK PENGENDALIAN BANJIR DI KECAMATAN BATANG ANAI. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (751kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (933kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (733kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (773kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pembangunan sebagai perwujudan bunyi Pasal 33 (3) UUD 1945 dapat dilaksanakan dalam bentuk Proyek Pengendalian Banjir sebagai bentuk perhatian lebih pemerintah terhadap potensi bencana banjir. Akibat keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah maka pengadaan tanah merupakan proses penting dalam memastikan ketersediaan lahan untuk proyek tersebut. Salah satu permasalahan yang sering menghambat perampungan proses pengadaan tanah adalah perihal pelaksanaan ganti kerugian terhadap para pemegang hak. Terhadap uraian tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan ganti rugi dalam tahapan pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir di Kecamatan Batang Anai (2) Apa saja kendala yang menghambat pelaksanaan ganti rugi tanah untuk proyek pengendalian banjir di Kecamatan Batang Anai. Penelitian ini menggunakan Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: 1. Pelaksanaan ganti kerugian dalam Proyek Pengendalian Banjir di Kecamatan Batang Anai memasuki tahapan pelaksanaan. Proses pengadaan tanah dalam proyek ini memakan waktu yang sangat lama dengan jeda waktu yang jauh tiap kegiatan sehingga menimbulkan ketidakpastian waktu pemberian dan pencairan uang ganti rugi terutama bagi yang telah melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Di samping itu, hingga saat ini tidak terdapatnya standarisasi penetapan besaran ganti rugi dari masing-masing objek hak dalam UU Nomor 2 Tahun 2012. Penilaian besaran ganti rugi tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan hanya berdasarkan keilmuan yang dimiliki oleh Tim Penilai Pertanahan sehingga rawan tidak dipenuhinya hak keperdataan ganti rugi dari para pemegang hak. 2. Beberapa kendala dan faktor yang menghambat perampungan proses pengadaan tanah dalam Proyek Pengendalian Banjir di Kecamatan Batang Anai adalah (1) Perselisihan paham pihak yang berhak dalam lingkup keluarga sendiri; (2) pengurusan dokumen terhadap alas atau bukti hak kelebihan tanah yang terdampak proyek ini cukup rumit karena melibatkan beberapa pihak; (3) Berkaitan dengan batas sempadan tanah, dimana terdapat sengketa antara penggarap tanah objek sengketa dengan pemilik tanah yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah.

Actions (login required)

View Item