Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee) Kredit Pemilikan Rumah Subsidi

Zwespa, Tito Alfayet (2024) Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee) Kredit Pemilikan Rumah Subsidi. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak(2).pdf - Published Version Download (347kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (461kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA(2).pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (Tesis Full) (Full Thesis) Tito Alfayet Zwespa.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perjanjian Pembelian Kembali (buy back guarantee) oleh developer, kreditur dan debitur bertujuan untuk meminimalisir resiko kerugian kepada pihak kreditur (Bank) dari resiko kredit macet yang dilakukan oleh debitur selama jangka waktu tertentu. Pembelian kembali (buy back guatantee) ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dilakukan sebab buy back guarantee merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian bank terhadap pemberian kredit. Tetapi, dalam praktiknya developer tidak melakukan buy back sebagaimana perjanjian dalam Akta buy back guarantee, developer hanya melancarkan tunggakan debitur. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini: 1) Perjanjian pembelian kembali (buy back guarantee) terhadap perjanjian kredit kepemilikan rumah subsidi, 2) Pelaksanaan perjanjian pembelian kembali (buy back guarantee) terhadap perjanjian kredit kepemilikan rumah subsidi, 3) Akibat hukum praktek buy back guarantee terhadap developer, kreditur dan debitur dalam kaitan dengan perjanjian kredit pemilikan rumah subsidi (KPR). Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, menggunakan data primer sebagai bahan utama dengan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Perjanjian buy back guarantee merupakan perjanjian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyangkut hubungan hukum kekayaan mengenai harta benda antara para pihak, 2) Pelaksanaan buy back guarantee terhadap tiga bank yang berbeda ternyata berbeda pula sistem pelaksanaan dan syarat-syaratnya 3) Akibat hukum dari buy back guarantee adalah developer dapat digugat wanprestasi akibat adanya kasus tidak dilakukan buy back terhadap debitur yang menunggak cicilan kepada kreditur. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan bahwa developer seharusnya melakukan buy back guarantee dengan melunasi seluruh biaya sebagaimana yang diperjanjikan dalam akta buy back guarantee, sehingga dalam hal ini bank dapat memitigasi resiko kerugian baik dalam segi waktu maupun dalam segi keuntungan.

Actions (login required)

View Item