PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG

Petrolika, Petrolika (2024) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG. Masters thesis, Program Magister Kenotariatan.

	Text (Cover dan Abstrak) Full Tesis Petrolika Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (440kB)
	Text (Bab I) Full Tesis Petrolika Bab I.pdf - Published Version Download (796kB)
	Text (Bab Akhir) Full Tesis Petrolika Bab Akhir.pdf - Published Version Download (330kB)
	Text (Daftar Pustaka) Full Tesis Petrolika Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (84kB)
	Text (Full Tesis) Full Tesis Petrolika.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG Oleh : Petrolika ABSTRAK Tanah merupakan barang daerah yang tak lain adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah itu sendiri sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Pelaksanaan pendaftaran barang daerah yang berupa tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Wali Kota Padang No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang : 1) Bagaimana pengaturan pendaftaran Barang Milik Daerah berupa tanah pemerintah pada kantor Pertanahan (Kantah) ? 2) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran barang milik pemerintah berupa tanah pada kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang? 3) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pendaftaran terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah pemerintah pada kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang ? Penelitian ini bersifat deskriptif empiris yaitu penelitian memberikan gambaran perlindungan hukum terhadap notaris sehubungan dengan pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada aspek–aspek hukum, dengan cara mempelajari bahan–bahan hukum primer dan hukum sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas, sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis empiris Hasil penelitian Pelaksanaan pendaftaran barang milik daearah berupa tanah milik Pemerintah Kota Padang masih belum 100% dilakukan, Pelaksanaan pendaftaran barang milik daerah atau tanah milik Pemda telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu mengamankan barang milik daerah berupa tanah dengan membuat serifikat sebagai alas hak nya. Faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan pendaftaran barang milik daearah berupa tanah yaitu masalah Administrasi, Kurangya Koordinasi, Sumber daya manusia. Dengan adanya Administrasi yang baik akan dapat memproleh data/informasi secara memadai. Dan Sumber Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor internal yang menghambat pelaksanaan pendaftaran barang milik daerah berupa tanah di daerah karena dalam pendaftaran barang milik daerah berupa tanah harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti, harus diperhatikan pula letak dan keadaan fisik serta penggunaan tanah yang akan didaftar. Kata kunci : Pendaftaran Barang Milik Daerah, Tanah, Pemerintah Kota Padang .

Actions (login required)

View Item