ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN TAHUN 2022

FADLAN, HARTO (2024) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN TAHUN 2022. Masters thesis, Universitaas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (61kB)
	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text (bab 7) BAB VII (1).pdf - Published Version Download (46kB)
	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (44kB)
	Text (tesis full) Tesisi Fadlan Hartono.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Latar Belakang: Implementasi sistem remunerasi jasa pelayanan di RSUD Pariaman telah diberlakukan sejak tahun 2016. Namun hingga saat ini masih terjadi penolakan dari sejumlah pihak terhadap sistem yang berlaku. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komponen input, proses dan output dari implementasi kebijakan sistem remunerasi jasa pelayanan di RSUD Pariaman tahun 2022. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada RSUD Pariaman melalui wawancara semi terstruktur, observasi, telaah dokumen dan focus group discussion (FGD). Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling sebanyak 17 orang berasal dari para pengambil kebijakan, pengelola program dan penerima program implementasi kebijakan sistem remunerasi Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengatur kebijakan terkait Remunerasi di sebuah RSUD. Dianggap penting karena RSUD merupakan institusi pemerintah yang multi profesi didalamnya. Keberadaan SOP juga akan dapat membantu setiap alur kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan sesuai aturan. Dengan keterbatasan SDM dan Sarana/Prasarana yang ada, proses pelaksanaan Remunerasi di suatu RS akan tetap dapat dilaksanakan. Dimulai dengan tahapan sosialisasi, brainstorming dan simulasi namun karena masih dalam skala yang sangat terbatas, tidak semua staf terpapar oleh konsep kebijakan remunerasi ini. Meskipun telah dilakukan beberapa kali tahapan revisi setelah tahun 2016, sistem remunerasi jasa pelayanan dirasa masih sesuai untuk dilaksanakan di sebuah rumah sakit pemerintah. Kesimpulan: Impelementasi kebijakan remunerasi di RSUD Pariaman berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu untuk diperhatikan dalam proses perbaikannya. Sosialisasi yang menyeluruh terkait sistem remunerasi ini menjadi kunci suksesnya program baru yang diterapkan oleh suatu rumah sakit.

Actions (login required)

View Item