Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Pasaman Barat

Shinta, Lara (2024) Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Pasaman Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (596kB)
	Text (Penutup) BAB VI.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Skripsi full text) Skripsi Lara Shinta_1910841003 Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Pasaan Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebabkan adanya perubahan kebijakan PP Nomor 36 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 16 Tahun 2021. Pemerintah mengapus istilah Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Adanya perubahan yang terjadi tentu memberikan perubahan juga dari segi tata cara, syarat teknis dan aturan lainnya yang perlu diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, sikap atau kecenderungan pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.Berdasarkan hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa tujuan Kebijakan PBG sudah mencapai tujuan dan Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Pasaman Barat sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala berupa kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada kelompok sasaran berupa masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang masih belum tahu dan kurang mengerti dengan kebijakan ini dikarenakan sumber daya manusia dan non manusia yang masih belum mencukupi. Selain itu, kondisi eksternal berupa kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan PBG yang juga berpengaruh terhadap tingkat minat masyarakat untuk mengurus PBG.

Actions (login required)

View Item