ALIENASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH (STUDI: PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH)

Ihwanul, Ihza (2024) ALIENASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH (STUDI: PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrack.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (BAB I pendahuluan) BAB I .pdf - Published Version Download (501kB)
	Text (BAB 6 Kesimpulan dan Saran) BAB 6 .pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (206kB)
	Text (Skripsi Full) SKRIPSI ALIENASI KEBIJAKAN PENYERAHAN ASET KABUPATEN KERINCI KE KOTA SUNGAI PENUH (IHWANUL IHZA) 19_compressed.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Penelitian ni berangkat dari rendahnya komitment Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelesaian penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Amanat UU No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh,didalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan secara jelas penyelesaian terkait penyerahan aset, 5 tahun paling lambat semenjak dilantiknya Wali Kota Sungai Penuh. Realita yang terjadi setelah dilantiknya Wali Kota Sungai Penuh pertama pada tahun 2009 sampai 2023 masih belum juga terselesaikan.Didalam kajian kebijakan ilmuwan cendrung terjebak dalam analisis klasik implementasi dan evaluasi kebijakan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memunculkan model alternatif untuk menganalisis masalah implementasi kebijakan. Pada penelitian ini, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori alienasi kebijakan oleh Tummers yang terdiri dari dua variabel yaitu (Powerlessness) ketidakberdayaan dan (Meaninglessness) ketidakbermaknaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,dokumentasi dan observasi. Terdapat 15 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Membuat Kabupaten kerinci teralienasi hal tersebut berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan penyerahan aset antara Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mendiskriminasi Kabupaten Kerinci sehingga membuat permaslaahan ini berkepanjangan bahkan sampai di Mahkamah Konstitusi kemudian tidak adanya aturan/system yang memadai, tidak adanya tenaga ahli,tidak adanya legal audit aset,tidak adanya anggaran pusat yang dikucurkan untuk Kabupaten Kerinci dan tidak adanya kepastian hukum. selain itu terjadinya keluhan masyrakat atas pelayanan yang tidak efisien dan kurangnya keterlibatan masyarakat dan ketransparan dalam penyerah aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Kata Kunci: Alienasi, Kebijakan, Penyerahan Aset, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Actions (login required)

View Item