PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PAYAKUMBUH

Mustika, Rahmi Novitri (2023) PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PAYAKUMBUH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Text (Cover dan Abstrak).pdf - Published Version Download (105kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Text (BAB 1 Pendahuluan).pdf - Published Version Download (650kB)
	Text (Bab VI Kesimpulan) Text (BAB 6 Penutup).pdf - Updated Version Download (80kB)
	Text (Daftar Pustaka) Text (Daftar Pustaka).pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (Skripsi Full) Text (Skripsi Full Text).pdf - Published Version Download (6MB)

Abstract

Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh mendapatkan indeks kepuasan masyarakat yang baik sebesar 94,03. Pada tahun 2021, mendapatkan penghargaan dari KEMENPANRB sebagai pelayanan prima terbaik dan Indeks Kepuasaan Masyarakat mulai meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 95,88. Selanjutnya, Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 meningkat menjadi 96,42 dan berhasil mempertahankan predikat A selama tiga tahun. Pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat lagi dari tahun sebelumnya dengan nilai 97,85. Dari Indeks Kepuasan Masyarakat terlihat bahwa nilainya meningkat dari tahun sebelumnya dan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ini bergantung dari penerapan prinsip-prinsip good governance. Adapun metode penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori prinsip good governance menurut UNDP yang mana hanya berfokus dengan empat prinsip yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan (equity). Pertama, prinsip partisipasi yang dilakukan DPMPTSP telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh DPMPTSP seperti sosialisasi, forum konsultasi publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kedua, prinsip transparansi yang dilakukan oleh DPMPTSP sudah baik karena masyarakat mudah dalam mengakses informasi dan dapat diperoleh secara online dan offline. Ketiga, prinsip akuntabilitas disini sudah baik karena DPMPTSP melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan SOP yang berlaku dan juga sesuai dengan maklumat pelayanan dari DPMPTSP yang dimana melaksanakan pelayanan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan tetapi dari segi SDMnya masih kurang dan budaya yang memanjakan masyarakat dengan membantu dalam segala hal sehingga masyarakat kurang teredukasi dalam penggunaan teknologi tersebut. Terakhir, Keadilan (equity) dilakukan oleh DPMPTSP sudah baik seperti apabila ingin mengurus perizinan maka harus memiliki nomor antrian dan tidak ada perlakuan khusus antar masyarakat tersebut kecuali untuk kaum penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item