PELAKSANAAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG PENSIUN DENGAN PERMINTAAN SENDIRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DAN IMPLEMENTASI DI KOTA PADANG DAN PADANG PARIAMAN

Reski, Novita Syahrul (2023) PELAKSANAAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG PENSIUN DENGAN PERMINTAAN SENDIRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DAN IMPLEMENTASI DI KOTA PADANG DAN PADANG PARIAMAN. Masters thesis, universitas andalas.

	Text (Bab 1 pendahuluan) BAB 1 PENDAHULUAN...pdf - Published Version Download (682kB)
	Text (TESIS FULLTEKS) TESIS FULLTEXT (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (bab 4 penutup) BAB 4.pdf - Published Version Download (23kB)
	Text (daftar pustaka) Daftar pustaka (1).pdf - Published Version Download (29kB)
	Text (abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (49kB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksut dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun ada saat notaris akan berakhir masa jabatannya salah satu dengan berhenti dengan permintaan sendiri dan didalam UUJN juga dikatakan apabila notaris yang berhenti dengan permintaan sendiri wajib melaporkan kepada MPD dan menunjukan siapa yang akan menjadii Notaris pengganti untuk penyerahan protokol. Persoalannya adalah bagaimana proses penyerahan protokol bisa sampai kepada notaris pengganti dan terdapat permasalahan di dalam tesis ini yaitu 1) bagaimanakah pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang pensiun dengan permintaan sendiri berdasarkan undang-undang jabatan notaris. 2)bagaimanakah tantangan dalam pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang pensiun dengan permintaan sendiri di kota padang dan padang pariaman. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian empiris. Dalam penelitian ini diperoleh pemahaman apabila notaris berhenti dengan permintaan sendiri semua protokolnya akan diserahkan kepada notaris pengganti dan ditunjuk oleh MPD. Namun dalam implementasi yang terjadi di kota Padang dan Padang Pariaman bahwa penyerahan diawali dengan adanya Notaris yang berhenti dengan permintaan sendiri dan diberitahukan kepada MPD oleh MPD akan di proses surat Kementrian Hukum dan HAM RI. Dalam implementasinya penyerahan protokol notaris di kota Padang dan Padang Pariaman tidak berjalan dengan lancer. Karena adanya kendala keterlambatan waktu dalam proses penerbitan surat keputusan mentri sehingga untuk serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti mengalami keterlambatan dan tidak seseuai dengan jangka waktu yang diperkenakan menurut UUJN. Selama keputusan tersebut belum ada, maka notaris tidak dapat menerbitkan salinan akta bagi pihak yang membutuhkan. Namun dalam prakteknya di kota Padang dan Padang Pariaman kendala tersebut dapat diatasi dengan memberikan pengertian kepada para pihak atau notaris yang akan pensiun. Katakunci : Implementasi; Protokol Notaris Yang Pensiun Permintaan Sendiri; Undang-Undang Jabatan Notaris Di Kota Padang Dan Padang Pariaman

Actions (login required)

View Item