PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN EFEKTIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

BAMBANG, CHAIRONI (2017) PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN EFEKTIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (152kB) | Preview
Preview	Text (PENDAHULUAN) BAB 1 - PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (310kB) | Preview
Preview	Text (PENUTUP) BAB 4 - PENUTUP.pdf - Published Version Download (66kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (186kB) | Preview
	Text (THESIS FULL) THESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN EFEKTIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO (Bambang Choironi, BP. 05211017, Ilmu Hukum, 116 hlm, PPS UNAND, 2017) Dalam era otonomi daerah saat ini, pelayanan publik merupakan agenda utama untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan demokratis. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kewajiban negara memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang baik good governance and clean government sesuai dengan asas-asas umum penyelengaraan pemerintahan (AUPB). Semenjak terbitnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diakomodir oleh Pemda Kabupaten Bungo dengan menerbitkan Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukkan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Standar Minimal Pelayanan Publik, Perda No. 26 Tahun 2012 tentang Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan berbagai peraturan turunannya. Prinsip pelayanan publik pada Pemda Kabupaten Bungo hendak mewujudkan 1) hubungan yang jelas antara para pihak, 2) penyelenggaraan yang taat asas AUPB, 3) pelayanan yang sesuai peraturan perundang-undangan, dan 4) adanya kepastian hukum. Untuk itu, standar minimal pelayanan publik pada Pemda Bungo meliputi; 1) Mempercepat waktu penyelesaian penerbitan dokumen perizinan. 2) Menekan biaya pelayanan. Dan 3) Menyederhana kan persyaratan. Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, secara riel ternyata belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik oleh Pemda Kab. Bungo. Untuk menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan metode socio legal research dengan menggunakan bahan hukum sekunder hasil wawancara, bahan primer dari peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah 1) peranan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo sebagai upaya untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif. 2) Tidak adanya standar minimal pelayanan publik yang berdasarkan capaian hasil dan capaian pengaturan, mengakibatkan pembiayaan tidak terukur, waktu perizinan yang tidak jelas, dan prosedur yang tidak konsisten, sehingga kepastian hukum pelayanan publik tidak terwujud oleh Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Tidak efisien dan efektifnya penyelenggaraan pelayanan publik, tidak semata-mata diakibatkan oleh ketidaktegasan dan konsistensi dalam menegakkan peraturan daerah, tetapi juga disebabkan tenaga administrasi yang tidak cakap, sarana prasarana yang kurang baik, dan supervisi yang lemah dari pimpinan. Kata Kunci : Pelayanan Publik yang Efisien dan Efektif dan Tata Pemerintahan Yang Baik ABSRACT EFFICIENT AND EFFECTIVE PUBLIC SERVICES IN ORDER TO MAKE A GOOD GOVERNANCE IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF BUNGO REGENCY (Bambang Choironi, BP 05211017, Law Science, 116 hlm, PPS UNAND, 2017) In the current era of regional autonomy, public service is the main agenda for the realization of a responsive and democratic government. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms the state's obligation to meet the needs of every citizen through a good governance system of good governance and clean government in accordance with the general principles of government administration (AUPB). Since the issuance of Law no. 25 of 2009 on Public Service and Law no. 30 Year 2014 on Government Administration which has been accommodated by the Local Government of Bungo Regency by issuing Regulation no. 3 of 2009 concerning Establishment and Organizational Structure of Integrated Licensing Service Office, Regional Regulation no. 8 of 2010 concerning Minimum Standards of Public Service, Regional Regulation no. 26 of 2012 on Regional Investment Board and Integrated Licensing Services and various derivative regulations. The principle of public service to the Bungo District Government wants to realize 1) a clear relationship between the parties, 2) the implementation of the principles of AUPB, 3) services in accordance with legislation, and 4) the existence of legal certainty. For that reason, minimum standards of public service to Bungo Local Government include; 1) Accelerate the time for completion of issuance of licensing documents. 2) Suppressing service charges. And 3) Simplify the requirements. The provisions of the above legislation, in fact, can not be fully implemented yet, so people feel they are not getting good service by the district government. Bungo. To answer the problem, the writer uses socio legal research method by using secondary law result of interview, primary material from legislation. The conclusions of this research are 1) the role of general principles of good governance has been realized by the Local Government of Bungo Regency as an effort to provide efficient and effective public services. 2) The absence of minimum standards of public services based on outcomes and regulatory outcomes, resulting in unmeasured financing, unclear licensing time and inconsistent procedures, so that legal certainty of public services is not realized by the Office of the Investment and Integrated Licensing Service. Inefficient and effective public service delivery is not solely due to indecision and consistency in enforcing local regulations, but also due to inadequate administrative staff, poor infrastructure and poor supervision of the leadership. Keywords: Efficient and Effective Public Services and Good Governance

Actions (login required)

View Item