PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP

DEFRINIKO, SYAHRONI (2017) PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVER NIKO-dikonversi.pdf - Published Version Download (202kB) | Preview
Preview	Text (bab I) BAB I NIKO-dikonversi.pdf - Published Version Download (221kB) | Preview
Preview	Text (bab v) BAB V niko-dikonversi.pdf - Published Version Download (62kB) | Preview
Preview	Text (dapus) Daftar Pustaka Tesis-dikonversi.pdf - Published Version Download (65kB) | Preview
	Text (full text) FULL TEKS TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Nama : DEFRINIKO SYAHRONI, S.H. NIM : 1121211036 Judul Tesis : Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Dosen Pembimbing : 1. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. 2. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn. Jumlah Halaman : 107 Halaman Penelitian ini bertujuan untuk, pertama untuk mengetahui bagaimana Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap, yang kedua untuk mengetahui hambatan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, ini berarti bahwa di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan hak atas tanah sebagai bagian dari pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan tidak memerlukan berita acara eksekusi penguasaan/pengosongan/penyerahan tanah karena hal tersebut dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011. Hal ini bermakna pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih sederhana dan terstruktur dibandingkan pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Perdata), namun justru ada kontradiksi dengan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang menekankan pada penguasaan fisik bidang tanah yang akan didaftarkan, sementara dalam perkara TUN hingga tahap Putusan TUN itu sendiri tidak menyinggung penguasaan fisik bidang tanah dan hal ini menjadi kelemahan Peradilan TUN dalam mengadili perkara pertanahan. Hambatan yang dihadapi dalam pembatalan sertipikat hak milik atas tanah menyangkut beberapa hal yaitu, Kendala Yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah memilik kekuatan hukum tetap masih ada perbedaan persepsi dalam pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang. Kendala internal berkaitan dengan kuantitas pegawai khususnya yang bertanggung jawab langsung terhadap pembatalan sertipikat di kantor pertanahan kota padang dan juga perlunya peningkatan kualitas pegawai agar pembatalan sertipikat dapat dilaksanakan dengan baik. Kata kunci : pembatalan, sertipikat hak atas tanah, kekuatan hukum.

Actions (login required)

View Item