ATIKA, DWIKE PUTRI (2017) PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN SERTA PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP ( SAMSAT ) LUBUK BASUNG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (COVER)
COVER.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
BAB I wm.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview |
|
|
Text (BAB V PENUTUP)
BAB V wm.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA wm.pdf - Published Version Download (113kB) | Preview |
|
Text (SKRIPSI FULL TEXT)
TA ILMIAH UTUH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pada era sekarang ini hampir semua keluarga yang ada di Indonesia memiliki kendaraan bermotor, baik itu berupa sepeda motor ataupun mobil. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi akan kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan semakin padatnya jalanan di Indonesia yang ada di kota - kota besar, bahkan di perkampungan sekalipun kendaraan bermotor juga sudah tidak asing lagi berlalu lalang. Ke ndaraan bermotor pada saat ini sudah mudah sekali untuk dibeli, bisa dengan pembelian tunai maupun cicilan. Jika tidak ingin membeli kendaraan bermotor yang baru, bisa melakukan pembelian kendaraan yang second (pembelian kendaraan bekas). Pembelian bekas i ni dilakukan dengan mengadakan perjanjian dengan pihak pemilik kendaraan bermotor sebelumnya dan tentu dengan harga yang jauh lebih murah. Kendaraan bermotor yang ada di Indonesia tentunya tidak lepas dari pajak tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik peme rintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang - undang
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Drs. Jonhar,M.Si, Akt |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > D3 Akuntansi |
Depositing User: | d3 akuntansi akuntansi |
Date Deposited: | 20 Jul 2017 12:25 |
Last Modified: | 20 Jul 2017 12:25 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/26143 |
Actions (login required)
View Item |