Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Lakip (Studi Kasus Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2015)

Wide, Enardi (2017) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Lakip (Studi Kasus Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2015). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1510539030_Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (153kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) 1510539030_Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (174kB) | Preview
Preview	Text (Bab V Penutup) 1510539030_Bab V Penutup.pdf - Published Version Download (173kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 1510539030_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (170kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) 1510539030_Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja organisasi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2015 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilihat dari faktor ekonomis,efisiensi dan efektifitas, dan apakah Laporan Kinerja tersebut telah sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis data dilakukan secara kualitatif, menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa Laporan Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2015. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaporan kinerja Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatannya secara ekonomis,efisien dan efektif. Namun pelaporan kinerja tersebut dihasilkan oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelemahan pada SAKIP diantaranya adalah perencanaan strategis yang belum memiliki indikator kinerja di tingkatan tujuan, indikator kinerja pada tingkat sasaran belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, belum terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja, pengumpulan data kinerja belum didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (bersifat dadakan), IKU belum digunakan untuk mengukur kinerja individu karena IKU Unit belum di break down ke indikator kinerja individu, informasi yang disajikan dalam LAKIP belum berorientasi outcome hanya berfokus pada kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan, LAKIP Kantor Ketahanan Pangan belum menyajikan data pembanding yang memadai, dan LAKIP belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam perbaikan maupun penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja, Laporan Kinerja, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Actions (login required)

View Item