IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PPDB TAHUN 2022 DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Rahma, Fitri Ningsih (2023) IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PPDB TAHUN 2022 DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (379kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Full Text) FULL SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Rahma Fitri Ningsih, No. BP 1910842025, Implementasi Fungsi Pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Kebijakan PPDB Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2022, dibimbing oleh: Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA dan Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc, sc. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelaksanaan PPDB tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh agenda rutin pengawasan yang dilakukan Ombudsman setiap tahunnya karena PPDB merupakan pelayanan yang paling banyak di akses masyarakat, dan merupakan bagian dari pelayanan dasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pemilihan informan dilakukan menggunakan metode purposive sampling, dengan triangulasi sumber data. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori implementasi model Merilee S. Grindle dengan dua variabel, yaitu Content of Policy dan Context of Implementation. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kekurangan pada variabel Content yaitu indikator resources committed, dimana sumber daya manusia dan finansial belum mencukupi meskipun kegiatan pengawasan ini sudah berjalan beberapa tahun. Akibatnya, pengawasan langsung dan pengawasan yang dilakukan di luar Kota Padang belum berjalan maksimal karena dukungan dari sumber daya manusia dan finansial yang kurang. Namun demikian, dari adanya pelaksanaan pengawasan terhadap PPDB ini memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pelayanan publik pada PPDB serta meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan PPDB ini dan memastikan agar pelaksanaan PPDB ini sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kata kuci: Implementasi, Pengawasan, PPDB, Sumatera Barat

Actions (login required)

View Item