ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bukittinggi)

Yulisa, Febriana (2016) ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bukittinggi). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) abstrak.pdf - Published Version Download (165kB) | Preview
Preview	Text (Bab I (Pendahuluan)) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (173kB) | Preview
Preview	Text (Bab V (Bab Akhir)) BAB V (Bab Akhir).pdf - Published Version Download (141kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (173kB) | Preview
	Text (Tesis Full Teks) Tesis full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bukittinggi) Oleh : Yulisa Febriana Dibimbing oleh : Dr. Rahmat Febrianto, SE. M.Si, Ak dan Rahmat Kurniawan, SE, MA, Ak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Kemampuan pemerintah kota Bukittinggi dalam menerima pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah; 2). Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian, penetapan, pembayaran, serta penagihan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan oleh DPKAD kota Bukittinggi; 3). Permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh DPKAD kota Bukittinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah kepala bidang PBB dan BPHTB, kepala seksi PBB beserta staf pada DPKAD kota Bukittinggi, kolektor-kolektor kelurahan Tarok Dipo, Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Garegeh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Kemampuan pemerintah kota Bukittinggi dalam menerima pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah sudah baik dilihat dari segi ketersediaan peraturan (peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan SOP), struktur organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kerjasama dengan pihak terkait; dan pembukaan pada rekening bank yang sehat; 2). Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian, penetapan, pembayaran, serta penagihan dalam pemungutan PBB-P2 oleh DPKAD kota Bukittinggi belum berjalan dengan baik; 3) Masih terdapat permasalahan dalam pemungutan PBB-P2 oleh DPKAD kota Bukittinggi baik dari fiskus maupun dari wajib pajak. Kata Kunci : Pelaksanaan pemungutan PBB-P2

Actions (login required)

View Item