KONTESTASI PENGETAHUAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI Studi Kasus Kabupaten Agam Sumatera Barat

Aziz, Muhammad Fakhri (2023) KONTESTASI PENGETAHUAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI Studi Kasus Kabupaten Agam Sumatera Barat. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover_Abstrak) Cover_Abstrak.pdf - Published Version Download (799kB)
	Text (Bab I) BAB I (1).pdf - Published Version Download (170kB)
	Text (BAB Penutup) BAB Penutup.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Diantara benturan birokrasi pemerintah Indonesia dengan sistem adat Minangkabau yang masih membekas adalah UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, yang memberikan kemalangan eksistensi sistem adat Minangkabau dan figur mamak melalui uniformitas Desa. Hingga 2014 lahirlah UU 6/2014 tentang Desa berupaya melindungi masyarakat hukum adat termasuk Nagari di Sumatera Barat. Perda Prov Sumbar 7/2018 tentang Nagari sebagai amanat UU 6/2014 adalah upaya perlindungan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, tetapi setelah 4 tahun pengesahan Perda ini masih belum tampak titik terangnya dalam pengimplementasian ke seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Dengan menggunakan teori birokrasi Weber dan teori kuasa/pengetahuan Foucault sebagai instrumen analisis teori beserta metode kualitatif dalam aktivitas pengumpulan data, penelitian ini berujud untuk mempelajari problematika implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan interpretasi “Nagari Adat” diantara partisipan implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018. Berikutnya, terdapat mekanisme pembentukan Perda Kabupaten/Kota tentang “Nagari Adat” yang rumit. Kemudian, stagnansi berkutat dengan kontestasi diskursus pengetahuan tanpa progres implementasi. Diskursus terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: ketaksesuaian Perda Prov Sumbar 7/2018 dengan kondisi kelembagaan di nagari, perbedaan sifat akseptasi Wali Nagari, stigma negatif Pemprov, dan keadaan “saling mengoper bola” antar Pemerintah Daerah. Terakhir, dilema implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018, meliputi: menyoal dana “Nagari Adat”; dan perhatian yang berlebihan pada konsep adat salingka nagari. Kata Kunci: Minangkabau, Birokrasi, Peraturan Daerah, Desa Adat.

Actions (login required)

View Item