PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KELURAHAN KALUMBUK KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

ADE, ILHAM RANGKUTI (2016) PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KELURAHAN KALUMBUK KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG. Other thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
ABSTRAK.pdf - Published Version

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version

Download (231kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version

Download (194kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (141kB) | Preview
[img] Text (SKRIPSI FULL TEXT)
skripsi.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Dalam Pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kesejahteraan rakyatlah yang paling utama, bukan kemakmuran seorang saja. Pelayanan publik yang prima merupakan perwujudan dari asas pemerintahan yang baik. Dari hasi penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa masyarakat yang dapat mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ada dua macam,yaitu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan masyrakat yang mampu. Dalam administrasi penerbitannya pelayanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara terdapat ketidak sesuaian dengan beberapa asas yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik. Seperti kurangnya fasilitas yang terdapat di ruang tunggu kantor Kelurahan Kalumbuk. Selain kendala yang timbul dari pihak penyelenggara, saran yang dapat penulis kemukakan adalah diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau pihak kelurahan membuat suatu Prosedur tetap (Protap) tersendiri untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Disamping itu pihak penyelenggara harus memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana serta lebih peka terhadap masyarakat dalam melakukan pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan prima serta sesuai dengan asas – asas yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 07 Nov 2016 02:03
Last Modified: 07 Nov 2016 02:03
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/19321

Actions (login required)

View Item View Item