PROSES PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

FELLA GUSTI HANDRIYANI, FELLA (2016) PROSES PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (138kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (123kB) | Preview
	Text (TA FULL) TA FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP).Acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Kinerja pemerintah daerah adalah capaian capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu diketahui agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya, untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul “Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pendidikan Kota Padang”. Dengan diangkatnya judul ini diharapkan instansi yang bersangkutan dapat membantu atau bekerjasama dengan penulis dalam pembuatan tugas akhir.

Actions (login required)

View Item