PENGUJIAN SURAT EDARAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

Perdana, Maya Rizky (2021) PENGUJIAN SURAT EDARAN OLEH MAHKAMAH AGUNG. Masters thesis, universitas andalas.

	Text (cover and abstrac) COVER DAN ABSTRAK (1).pdf - Published Version Download (546kB)
	Text (BAB 1) BAB 1 (1).pdf - Published Version Download (928kB)
	Text (KESIMPULAN) BAB V KESIMPULAN (2).pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text (TESIS) TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peraturan kebijakan muncul sebagai alternatif untuk mengisi peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum. Kedudukan peraturan kebijakan yang pada khususnya berbentuk Surat Edaran dalam realita hukum seringkali menimbulkan permasalahan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian masyarakat. Surat Edaran yang seharusnya hanya sebagai petunjuk teknis dalam suatu instansi seringkali memuat norma yang ditujukan untuk mengikat secara umum. Tidak adanya mekanisme pengujian secara formil maupun materiil terhadap suatu Surat Edaran yang ditentukan oleh hukum positif di Indonesia semakin memperparah keadaan, namun pada kenyataannya Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah melakukan pengujian secara materiil terhadap dua Surat Edaran yang berbeda dan terhadap keduanya diberikan putusan yang berbeda pula. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan Surat Edaran dalam sistem hukum di Indonesia? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan pada pengujian Surat Edaran? Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, diolah secara kualitatif, dengan beberapa teknik analisis data. Kemudian menarik kesimpulan terhadap argumentasi yang dirumuskan dari hasil penelitian. Dimana Hasil penelitian yaitu Surat Edaran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari Peraturan kebijakan, bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim dalam memutus uji materiil Surat Edaran adalah dengan memperhatikan materi muatan dari Surat Edaran tersebut. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun. Kata Kunci: Peraturan Kebijakan, Surat Edaran, Kedudukan, Hak Uji Materiil

Actions (login required)

View Item