Implementasi Pendaftaran Hak tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Bukittinggi

Fajriani, Rissa (2022) Implementasi Pendaftaran Hak tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Bukittinggi. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (404kB)
	Text (BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (290kB)
	Text (FULL TESIS) FULL TESIS OKE.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda lainnya merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Seiring perkembangan zaman dan canggihnya teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2020 pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara Elektronik, Namun dalam Pelaksanaannya terdapat beberapa Permasalahan yang terjadi pada Implementasi Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik di Kota Bukittinggi. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik di Kota Bukittinggi?2) Bagaimanakah Akibat Hukum dan Sanksi terhadap Pengguna Layanan Sistem Hak Tanggungan secara elektronik yang memberikan Passward Akunnya kepada Pihak Lain? 3)Apakah Faktor Penghambat Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik di Kota Bukittinggi? penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris, data yang digunakan data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Implementasi Pendaftaran HT Elektronik di Kota Bukittinggi belum berjalan dengan baik, masih terdapat kendala-kendala yang sering terjadi seperti belum siapnya Kementerian Agraria menegenai Kualitas Jaringan/ sistem, banyak sertifikat, surat ukur, dan persil yang belum di validasi. Akibat hukum dan sanksi terhadap user yang memberikan Passward kepada Pihak lain menurut Pasal 23 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 adalah Penutupan Hak Akses Sementara/Permanen, Pembatalan Sertifikat HT El dan/atau dilaporkan kepada aparat Penegak Hukum, namun pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi belum ada Sanksi yang di jatuhkan, karena belum terbukanya informasi dari Pusdatin terkait jumlah dan identitas user yang memberikan Username dan/atau Passward kepada pihak lain, Adapun Factor penghambat pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan adalah belum optimalnya pelayanan Pertanahan Terintegrasi secara Elektronik, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menjadi petugas dalam layanan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. Kata Kunci: Implementasi, Hak Tanggungan, Hak Tangungan Elektronik

Actions (login required)

View Item