Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ratih, Ratih (2022) Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (BAB I) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB Akhir.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text (Thesis Full Text) Full Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kemudahan dalam melakukan pelayanan publik, didorong oleh E-Government guna meningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa tahun belakangan, upaya penerapan E-Government ke arah yang lebih baik sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam lingkup kementerian, lembaga, pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Di Kota Padang penerapan E-Government telah dilakukan, yaitu salah satunya dalam penyelenggaraan kebijakan penyelenggaraan perizinan secara elektronik di DPMPTSP Kota Padang. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penyelenggaraan kegiatan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kebijakan penyelenggaraan perizinan secara elektronik di DPMPTSP Kota Padang belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapatnya faktor penghambat dari keberhasilan kebijakan. Faktor pertama yaitu ukuran kebijakan yang belum terukur dengan baik. Faktor yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya yang masih terbatas, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Faktor ketiga yaitu dukungan sosial masyarakat yang masih kurang, dikarenakan masyarakat masih terbiasa untuk mengurus perizinan secara langsung. Faktor keempat yaitu belum maksimalnya dukungan politik yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang dalam memberikan anggaran yang lebih besar kepada DPMPTSP Kota Padang. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, DPMPTSP Kota Padang, Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik

Actions (login required)

View Item