Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Media Elektronik ( Perkara Pidana No.699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/Pn.Pdg)

Dwi, Agustia Fajarwati (2022) Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Media Elektronik ( Perkara Pidana No.699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/Pn.Pdg). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (459kB)
	Text (Bab IV) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Full Tesis) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Banyaknya laporan tindak pidana pencemaran nama baik membuat pemerintah harus memberikan aturan terhadap penerapan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Multitafsirnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus diselesaikan oleh pemerintah dengan membentuk aturan baru berisi penjelasan dan penerapan dari ketentuan-ketentuandalam UU ITE itu sendiri. Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Sendiri diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pencemaran Nama Baik dalam KUHPmerupakan delik aduan, namun dalam UU ITE masyarakat malah menjadi pelapor/pengadu atas adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi, padahal masyarakat tersebut bukanlah korban. Salah satu kasus terjadi di Sumatera Barat, Ir. Mulyadi yang menjadi korban dugaan pencemaran nama baik bahkan bertindak hanya sebagai saksi korban sementara masyarakatlah yang menjadi pelapor. Pada penelitian ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana yang memiliki muatan pencemaran nama baik dengan menggunakan Media Elektronik dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg? 2) Bagaimanakah Kedudukan Pasal 27 (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP jo. Pasal 319 KUHP dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan ditunjang dengan wawancara. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder (data yang berasal dari penelitian kepustakaan), Penulis berdasarkan hasil penelitian menemukan: 1) Penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana pencemaran namabaik Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tidak diadukan oleh korban dari tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan SKB tanggal 23 Juni 2021, sehingga Pelaku pencemaran nama baik haruslah dipidana sebagaimana dengan perannya masing-masing apakah sebagai pelaku atau orang yang menganjurkan terjadinya tindak pidana. 2) Kedudukan Pasal27 (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP jo. Pasal 319 KUHP dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.PdgdanPerkaraPidanaNo.700/Pid.Sus/2020/PN.Pdgtidakdapat dilepaskan dari Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 319 KUHP dan SKB tanggal 23 Juni 2021. Putusan Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No.700/Pid.Sus/2020/PN.Pdgnyata-nyatatidakberjalansebagaimanamestinya,dimana Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan bentuk dari delik aduan absolut.

Actions (login required)

View Item