PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAMAN ONLINE PAYLATER DI PADANG (STUDY PADA PERUSAHAAN GOJEK DAN FINDAYA)

Wulan, Tri Suryani (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAMAN ONLINE PAYLATER DI PADANG (STUDY PADA PERUSAHAAN GOJEK DAN FINDAYA). Masters thesis, Program Magister Kenotariatan.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak Wulan.pdf - Published Version Download (107kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) Bab 1 Wulan.pdf - Published Version Download (208kB) | Preview
Preview	Text (Bak Akhir) Bab Akhir Wulan.pdf - Published Version Download (53kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka Wulan.pdf - Published Version Download (234kB) | Preview
	Text (Full Tesis) TESIS WULAN SETELAH SELESAI UJIAN .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAMAN ONLINE PAYLATER DI PADANG (STUDY PADA PERUSAHAAN GOJEK DAN FINDAYA) (WULAN TRI SURYANI, 182020123034, Fakultas Hukum Unand, 2018, 116. Halaman) Pembimbing: Dr. Yulfasni SH., MH. Dan Wetria Fauzi SH., SH., M.Hum ABSTRAK Paylater merupakan fasilitas keuangan melalui metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit yang disediakan oleh perusahaan Fintech atau Peer to Peer Landing Paylater mempunyai aturan hukum yaitu POJK No 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini mengkaji: 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa layanan pinjaman online paylater di kota Padang 2. Bentuk kerugian konsumen pengguna jasa layanan pinjaman online paylater di kota Padang. 3. Pengaturan hukum terhadap konsumen pengguna jasa layanan pinjaman online Paylater di kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif analisis dengan dukungan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum konsumen Paylater gojek di kota Padang belum sepenuhnya berjalan secara efektif ditandai dengan masih adanya hak-hak konsumen yang dilanggar. Seperti perjanjian elektronik yang tidak jelas dan tidak selesainya pengaduan konsumen, peretasan akun Paylater, penurunan limit, sistem yang selalu eror, penagihan Paylater yang tidak jelas sehingga pengaturan hukum Paylater belum memadai dan mencerminkan adanya kepastian hukum. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu agar OJK sebagai lembaga yang mengawasi perusahaan Paylater Fintech memperketat aturan dan pengawasan, penyelesaian hukum dibidang perlindungan konsumen Paylater harus mencerminkan kepastian hukum, dan konsumen sebagai pengguna Paylater di haruskan berhati-hati dalam menggunakan aplikasi Paylater terutama Paylater yang terdaftar di OJK Kata Kunci: Pengaturan Hukum,Kerugian Konsumen, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item