The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Seiring berkembangnya demokrasi, maka di Indonesia berdirilah sebuah lembaga yang bemama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang lebih memperhatikan aspirasi masyarakat daerah. Pembentukan DPD juga penting untuk menambah instrumen checks and balances terhadap pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan rakyat. Salah satu tugas DPD adalah dalam hal memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberi pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK dilakukan oleh Panitia Ad Hoc IV, yang merupakan salah satu alat kelengkapan DPD dan membantu DPD dalam melakukan tugas dan wewenang. Dengan adanya DPD, maka akan ada saluran aspirasi daerah yang lebih jelas. Penulis melakukan pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada atau penelitian yang dilakukan terhadap tinjauan kepustakaan. Untuk itu penulis tertarik membahas bentuk pertimbangan DPD dalam mempertimbangkan anggota BPK dan bentuk konsekuensi hukum terhadap pertimbangan DPD dalam pemilihan anggota BPK. Hasil yang didapat penulis, bentuk pertimbangan DPD dalam mempertimbangkan anggota BPK adalah setelah pimpinan DPD menerima surat dari pimpinan DPR mengenai pencalonan anggota BPK, dalam sidang paripurna DPD berikutnya pimpinan rapat atau sidang memberitahukan kepada seluruh anggota masuknya surat pencalonan anggota BPK kepada DPD dari DPR. Surat masuk tersebut akan dibagikan kepada anggota agar mereka dapat meneliti calon-calon anggota BPK yang dicalonkan DPR. Dalam sidang paripurna DPD tersebut, DPD akan menugasi Panitia Ad Hoc yang membidangi masalah bersangkutan untuk menyusun pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK. Pemberian pertimbangan yang ditetapkan oleh Panitia Ad Hoc, hasil pertimbangan akan dilaporkan dalam sidang paripurna DPD untuk ditetapkan sebagai pertimbangan DPD. Bentuk konsekuensi hukum terhadap pertimbangan DPD dalam pemilihan anggota BPK adalah terbentuknya BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional. BPK mengedepankan nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme dalam semua aspek tugasnya menuju terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Text)
HTML Summary of #521766 Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
K Law (General)