@unpublished{skripsi463680,
          author = {Tafwan Jihan},
            note = {Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.},
            year = {2024},
           month = {February},
           title = {PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN INDIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN},
          school = {Universitas Andalas},
             url = {http://scholar.unand.ac.id/463680/},
        abstract = {ABSTRAK
Sistem pewarisan merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu
berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan
(muwarrits/pewaris). Penghapusan perbedaan golongan penduduk secara tegas diatur dalam
Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Namun, penghapusan perbedaan golongan penduduk tersebut tidak serta merta menghapus
penerapan pelaksanaan proses peralihan hak melalui waris. Salah satu golongan timur asing yang
masih banyak tinggal di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang keturunan India. Hingga
kini, Warga Negara Indonesia yang keturunan India tinggal di berbagai wilayah di Indonesia.
walaupun perbedaan golongan penduduk telah ditiadakan terkait surat keterangan waris
sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021, namun peralihan hak dikarenakan
pewarisan masih tetap dilakukan berdasarkan golongan penduduk terutama bagi Warga Negara
Indonesia keturunan India. Oleh sebab itu diangkatlah penelitian ini dengan pokok permasalahan
yaitu Mengapa penggolongan penduduk dalam Indische Staatsregeling (IS) masih berlaku dalam
sistem kewarisan di Indonesia dan bagaimana pendaftaran peralihan hak atas tanah karena
pewarisan bagi Warga Negara Indonesia keturunan India ditinjau dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Maka untuk itu digunakanlah penelitian
normatif. Dimana penelitian ini hokum empiris ini didasarkan pada Penelitian Kepustakaan
(Library Research) yaitu memperoleh data secara teoritis. Didapati bahwa yakni didasarkan pada
pemberlakuan Pasal 163 IS jo. 131 IS. Pembuatan surat keterangan waris oleh beberapa pejabat
dan/instansi, berdasarkan golongan ini dianggap lemah. Lemah karena wewenang yang secara
prinsip haruslah bersumber pada peraturan perundang-undangan dianggap tidak lagi sesuai
dengan politik hukum, kesadaran hukum tidak lagi dianggap sesuai dengan tata nilai dan filsafat
hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan berdasarkan pendekatan perundangundangan
pembuatan Surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk
tersebut masih lemah (Pasal 111 huruf C angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun
2006 tentang Kewarganegaraan yang yang bertujuan untuk menghilangkan penggolongan
penduduk dijaman Belanda, yang mana hanya ada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing tidak lagi pribumi, golongan Timur Asing Lainnya, golongan TiongHoa.
Kata Kunci: Peralihan Hak Ats Tanah, Pewarisan, Golongan Timur Asing}
}