Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh

Refi, Yane (2016) Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abtrak.pdf - Published Version Download (104kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) bab 1.pdf - Published Version Download (241kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) bab akhir.pdf - Published Version Download (162kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (115kB) | Preview
	Text (skripsi lengkap) skripsi lengkap pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (838kB)

Abstract

Dalam hal mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara sangat terbatas demi kebutuhan pemerintah untuk melakukan pembangunan. Oleh karena itu satu satunya cara yang dapat ditempuh adalah membebaskan tanah milik masyarakat baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan hukum adat maupun hak hak lainnya menurut UUPA. Masalah yang timbul dari pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Permasalahan yang akan menjadi objek penelitian diantaranya : (1) proses pengadaan tanah untk pembangunan kantor camat Payakumbuh Selatan, (2) penyebab terjadinya sengketa pengadaan tanah Kantor Camat Payakumbuh Selatan, (3) Proses penyelesaian sengketa pengadaan tanah Kantor Camat Payakumbuh Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder, sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hhukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan : kesatu, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta ketentuan lain yang menyangkut pengadaan tanah. Kedua, sengketa disebabkan karena kesalahpahaman antara penggugat dengan salahsatu pihak yang menyerahkan tanah kepada Pemerintah Kota Payakumbuh atas status tanah objek pengadaan tanah tempat pendirian Kantor Camat Payakumbuh selatan dan tidak ada hubungannya dengan prosedur pengadaan tanah. Ketiga, proses penyelesaian sengketa berakhir dengan dikeluarkannya Putusan mahkamah Agung Nomor 2631/K/Pdt/2012 yang menolak permohonan kasasi Pemerintah Kota Payakumbuh dan pihak masyarakat yang mnyerahkan tanah pada Pemerintah Kota Payakumbuh atas tanah yang bersengketa. Pada tanggal 26 Februari 2015, pihak penggugat menghibahkan tanah objek pengadaan tanah kepada Pemerintah Kota Payakumbuh sehingga tanah tempat pendirian kantor Camat Payakumbuh Selatan sudah menjadi Hak Pakai Pemerintah Kota Payakumbuh. Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Pengadaan Tanah. S

Actions (login required)

View Item