Konflik Pembangunan Jalan Padang ByPass 2015-2018

Cici, Pramida (2021) Konflik Pembangunan Jalan Padang ByPass 2015-2018. Diploma thesis, Universitas andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (136kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (405kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (206kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Konflik Pembangunan Jalan Padang ByPass 2015-2018. Penelitian ini memfokuskan pembahasan kepada kronologi konflik antara masyarakat Kota Padang yang berimbas dari pembangunan Jalan Padang ByPass dengan Pemerintah Kota. Kedua kelompok ini saling berseteru sehingga menyebabkan terjadinya konflik dan blokade di sepanjang Jalan Padang ByPass. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah terdiri dari empat tahap yang dimulai dari mencari dan mengumpulkan sumber (heuristik). Dalam mengumpulkan sumber, dikumpulkan sumber-sumber yang membahas konflik pembangunan Jalan Padang ByPass baik secara tulisan maupun lisan. Mengkritik dan menyeleksi data yang diperoleh menjadi fakta (kritik). Menafsirkan dan menyeleksi secara keseluruhan yang masuk akal (interpretasi). Tahap penulisan hasil penelitian (historiografi). Pembangunan Jalan Padang ByPass yang pertama pada tahun 1990, kemudian disusul tahap kedua pada tahun 2015 di Kota Padang. Menyebabkan konflik karena pihak Pemerintah Kota Padang tidak memberikan ganti rugi yang sesuai dengan perjanjian sebelumnya dengan masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan karena bukan tanah perseorangan melainkan tanah ulayat milik kaum. Hal tersebut membuat masyarakat marah dan memblokade beberapa titik di sepanjang Jalan Padang ByPass. Beberapa jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik antaranya yang pertama proses negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi kalau proses negosiasi tidak berjalan lancar atau semestinya maka dilanjutkan dengan jalur hukum.

Actions (login required)

View Item