KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PELUANG PELAKSANAAN KONSEP CYBER NOTARY MENURUT HUKUM POSITIF

muliani, muliani (2022) KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PELUANG PELAKSANAAN KONSEP CYBER NOTARY MENURUT HUKUM POSITIF. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER MULIANI pdf.pdf - Published Version Download (158kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (324kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB V.pdf - Published Version Download (144kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (220kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (819kB)

Abstract

KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PELUANG PELAKSANAAN KONSEP CYBER NOTARY MENURUT HUKUM POSITIF Muliani, 1920123031, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 104 Halaman, Tahun 2022 ABSTRAK Tantangan Notaris pada era disrupsi digital adalah dituntut untuk bekerja cepat penuh solusi dan cerdas dalam mengkombinasikan pemahaman keilmuan, keterampilan, praktek dengan dukungan kemajuan teknologi serta keadaan yang dihadapi, namun yang utama adalah setiap produk yang dihasilkan Notaris sebagai alat bukti yang sempurna wajib tercapai sebagai ruh sesungguhnya dari jabatan Notaris, cyber notary merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi, frasa cyber notary berada pada bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, bukan pada batang tubuh Undang-Undang yang menimbulkan kekosongan norma terhadap Notaris dalam mengimplementasikan konsep tersebut, Pasal 16 huruf mUUJN-P mensyaratkan keautentikan suatu akta dibuat dihadapan Notaris, gagasan untuk membuat akta secara cyber, namun terhalang oleh aturan normatif pembuatan akta, meskipun demikian Notaris memiliki peluang untuk membuat akta secara cyber, pada pelaksanaan RUPS telekonferensi dengan dasar hukum Pasal 77 UU PT, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peluang cyber notary pada era disrupsi digital, dan untuk mengetahui kepastian hukum penyelenggaraan RUPS media elektronik menurut hukum positif Indonesia, dengan metode yuridis normatif mengkaji norma, peraturan perundang-undanganyang ada di tengah masyarakat dan juga melihat sinkornisasi suatu aturan hukum lainnya menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif yaitu sebagai suatu bentuk studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum yang ada, landasan teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban hukum dan teori hukum pembangunan,hasil penelitian diperoleh bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Notaris RUPS media elektronik wajib diselenggarakan melalui sistem elektronik yang sudah terverifikasi oleh Kominfodalam hal ini adalah Pt.Ksei dan disetujui dengan suara bulat, dan Notaris wajib hadir secara fisik bersama dengan satu pimpinan rapat, pemegang saham lainnya dapat hadir secara elektronik, hal ini dituangkan Notaris dalam akta sehingga ada perluasan makna menghadap secara fisik dan elektronik. Kata Kunci:Kepastian Hukum, RUPS Media Elektronik, Cyber Notary LEGAL CERTAINTY OF ELECTRONIC MEDIA GMS & OPPORTUNITY TO IMPLEMENT THE CYBER NOTARY CONCEPT ACCORDING TO POSITIVE LAW Muliani, 1920123031, Notary Program Faculty of Law Andalas University, 104Pages, Year 2022 ABSTRACT The challenge of Notaries in the era of digital disruption is that they are required to work fast, full of solutions and smart in combining scientific understanding, skills, practice with the support of technological advances and the conditions they face, but the main thing is that every product produced by Notaries as perfect evidence must be achieved as a spirit. actually from the position of a notary, cyber notary is a concept that utilizes technological advances, the phrase cyber notary is in the explanation section of Article 15 paragraph (3) of the UUJN-P, not in the body of the law which creates a void of norms for notaries in implementing the concept, article 16 letter m UUJN-P requires the authenticity of a deed made before a Notary, the idea of making a deed cyber, but is hindered by the normative rules for making a deed, however, a Notary has the opportunity to make a deed cyber, at the teleconference GMS implementation on the legal basis of Article 77 of the Law PT, goal from this research to find out the cyber notary opportunity in the era of digital disruption, and to find out the legal certainty of holding an electronic media GMS according to positive Indonesian law, with a normative juridical method studying norms, laws and regulations that exist in the community and also seeing the synchronization of a legal rule others according to the hierarchy of existing laws and regulations in Indonesia. The approach used is a comparative approach, namely as a form of study of the relationship between several existing legal systems, the theoretical basis used is the theory of legal certainty, the theory of legal liability and the theory of development law. must be held through an electronic system that has been verified by Kominfo, in this case Pt. Ksei and approved unanimously, and the Notary must be physically present together with one chairperson of the meeting, other shareholders can attend electronically, this is stated in the Notary in the deed so that there is an expansion of the meaning of facing physically and electronically. Keywords: Legal Certainty, Electronic Media GMS, Cyber Notary

Actions (login required)

View Item