PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT PASAL 7 KUHAP DAN PASAL 77 UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES SIJUNJUNG)

EDWARD, LEO PILIANG (2014) PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT PASAL 7 KUHAP DAN PASAL 77 UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES SIJUNJUNG). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201501222339nd_skripsi edward leo piliang 1010113117.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (593kB)

Abstract

Supaya pengolahan hutan dapat tercapai dengan baik, maka Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan terhadap masyarakat dimana tempat tinggalnya terdapat hutan. Masyarakat dan perorangan berperan serta dalam pengawasan pembangunan kehutanan baik secara langsung maupun tak langsung, sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana memanfaatkan hutan, memanfaatkan hasil hutan, dan melestarikan hutan untuk anak-cucunya kelak. Mengingat luasnya daerah hutan tropis yang dimiliki oleh Indonesia serta banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penebangan hutan selama puluhan tahun, pemerintah memberikan perlindungan secara hukum bagi hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum tersebut ada di dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Kehutanan yang dimiliki Indonesia mengatur tentang pengelolaan hutan secara terpadu serta perlindungan terhadap hutan.

Actions (login required)

View Item