PERBUATAN TERCELA SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DEMI KEPASTIAN HUKUM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Muhammad, Irham (2021) PERBUATAN TERCELA SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DEMI KEPASTIAN HUKUM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover&abstrak) cover & abstrak.pdf - Published Version Download (77kB) | Preview
Preview	Text (bab 1 pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (bab VI PENUTUP) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (152kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (759kB) | Preview
	Text (disertasi fulltext) DisertasiMuhammadIrham.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Hasil perubahaan UUD 1945 masih menyisakan banyak perdebatan bagi peneliti dan pengkaji hukum tata negara di Indonesia. Salah satunya adalah makna perbuatan tercela sebagai salah satu alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perdebatan itu lebih terfokus pada rumusan frasa yang dihasilkan serta makna konstitusional perbuatan tercela yang masih kabur/ambigu. Berdasar hal itu, maka dirumusankan permasalahan, yakni: (1) Mengapa perbuatan tercela dapat dijadikan sebagai dasar pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya? (2) Bagaimanakah makna konstitusional perbuatan tercela yang terdapat dalam Pasal 7A UUD 1945? (3) Bagaimana konsep kepastian hukum terhadap pembatasan makna perbuatan tercela yang terdapat dalam Pasal 7A UUD 1945? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep hukum, undang-undang serta sejarahnya dan komperatif, ditambah penafsiran konstitusi, didapatkan hasil sebagai berikut: (1) Perbuatan tercela dijadikan sebagai alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah karena Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berkerja dan bertangung jawab berdasarkan pada dengan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945, karena itu batu uji perbuatan/perilaku tercela Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah UUD 1945, agar mendapatkan kepastian hukum dalam sistem presidensial di Indonesia. (2) Makna konstitusional perbuatan tercela Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 7A UUD 1945 adalah perbuatan yang melanggar atau tidak memenuhi sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelanggaran sumpah/janji ini juga telah memiliki nilai ketercelaan yang universal baik dalam agama, adat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, maupun hukum perdata yang diakui di Indonesia. Makna perbuatan tercela sebagai pelanggaran sumpah/janji Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam disertasi ini sekaligus memperkuat rumusan Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945; (3) Pembatasan makna perbuatan tercela dalam Pasal 7A UUD 1945 sebagai bentuk perbuatan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, melalui undang-undang, yang dilakukan dengan metode dan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; Kedua, jika kasus pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan alasan melakukan perbuatan tercela terjadi, akan tetapi undang-undang yang membatasi makna perbuatan tercela tersebut belum ada, maka hakim Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pembatasan makna perbuatan tercela tersebut melalui putusan atas pendapat DPR dengan tetap berpedoman pada UUD 1945, khususnya Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945, sebagai jaminan kepastian hukum dalam sistem presidensial di Indonesia. Kata Kunci: Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Perbuatan Tercela, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item