PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KPU PROVINSI JAMBI

PRENADIA, PARAMITA (2021) PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KPU PROVINSI JAMBI. Masters thesis, universitas andalas.

Preview	Text (abstrak) abstrack.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) Bab1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
Preview	Text (Bab 6) Bab 6.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Akuntabel (accountabel) merupakan salah satu unsur terwujudnya sebuah Pemilu berintegritas. Aspek akuntabel juga merupakan prinsip terciptanya good goverment dalam penyelenggaraan pemerintah dimana salah satu indikatornya adalah pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan instansi pemerintah. KPU sebagai penyelenggara pemilu diketahui tercatat sebagai salah satu instansi pemerintah yang masih memperoleh opini WDP atas laporan keuangan untuk tahun 2018 dan 2019. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan keuangan suatu instansi pemerintah. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, dengan lokasi penelitian KPU Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lewat pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan SPIP di KPU Provinsi Jambi sudah cukup memadai terutama dalam unsur informasi dan komunikasi. Sedangkan, unsur SPIP lainnya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan masih memiliki kelemahan. Dalam unsur lingkungan pengendalian ditemukan kelemahan dalam penerapan subunsur penegakan integritas dan nilai Etika, subunsur pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan subunsur penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Pada unsur penilaian risiko terdapat kelemahan dalam kegiatan identifikasi resiko. Sedangkan unsur kegiatan pengendalian terdapat kelemahan pada kegiatan pembinaan sumber daya manusia masih belum memadai dan kegiatan dokumentasi atas sistem pengendalian intern. Dan yang terakhir, unsur pemantauan masih terdapat kelemahan yaitu APIP yang belum memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi yang memadai.

Actions (login required)

View Item