ANALISIS FAKTOR PENYEBAB BESARNYA JUMLAH DAFTAR PEMILIH KHUSUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dedi, afda putra (2021) ANALISIS FAKTOR PENYEBAB BESARNYA JUMLAH DAFTAR PEMILIH KHUSUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover, abstrak.docx.pdf - Published Version Download (85kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (377kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB VI.pdf - Published Version Download (60kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
	Text (full text) TESIS UTUH DEDI AFDA PUTRA.docx.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penyusunan daftar pemilih senantiansa menjadi permasalahan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Salah satu permasalahan yang kerap muncul berupa banyaknya pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal itu tampak pada banyaknya pemilih pengguna kartu identitas kependudukan yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab besarnya jumlah daftar pemilih khusus Pemilu Tahun 2019, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif tata kelola pemilu yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahapan pembuatan aturan, implementasi aturan, dan ajudikasi aturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif tata kelola pemilu, faktor penyebab besarnya jumlah daftar pemilih khusus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu ada pada tiga tahapan tata kelola pemilu. Pada tahapan pembuatan aturan, banyaknya jumlah pemilih khusus di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan implikasi dari beberapa kebijakan yang diambil oleh aktor yang terlibat dalam penyusunan aturan. Kebijakan tersebut berupa KTP elektronik sebagai identitas tunggal persyaratan pemilih, surat keterangan perekaman sebagai persyaratan tambahan, serta tidak dilaksanakannya pencocokan dan penelitian. Pada tahapan implementasi aturan, berupa pelaksanaan kegiatan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Indragiri Hulu yang kurang baik, terdiri dari tahapan pengumuman dan tanggapan masyarakat, pengolahan data pemilih, serta pendaftaran pemilih khusus di TPS. Sedangkan tahapan ajudikasi aturan berupa tidak terakomodirnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait pemilih DPK.

Actions (login required)

View Item