STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN AUSTRALIA NEW SOUTH WALES

Sartika, Rahmah Yani (2021) STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN AUSTRALIA NEW SOUTH WALES. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (489kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (347kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (351kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Canggihnya perkembangan teknologi komputer khususnya yang berbasis telekomunikasi, maka dikenal pula satu hal baru yang terpopuler dengan sebutan internet. Internet diartikan sebagai jaringan-jaringannya telah berkembang di seluruh dunia dan menjadi suatu fenomena yang dengan tantangan baru tersendiri. Cybercrime merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, dengan menggunakan sarana-sarana dari, dalam, atau terhadap sistem/jaringan komputer. Dalam “memori penjelasan” (Explanatory Memorandum) dikemukakan khusus mengenai “child pornography” dengan menggunakan sistem komputer dijelaskan bahwa delik atau tindak pidana ini merupakan salah satu modus operandi yang sangat berbahaya pada saat ini. Mengingat Indonesia dan negara Australia telah menandatangani dan mengesahkan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak. Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan yang menjadi permasalahan adalah 1) bagaimana perbandingan pengaturan Perundang-undangan mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet yang berlaku di Indonesia dan Australia (New South Wales) 2) bagaimana perbandingan pemberian sanksi pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet di Indonesia dan Australia (New South Wales). Dalam penulisan ini, metode penelitian adalah hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan yang nyata oleh seorang anak tidak dianggap sah. Sehingga, tindak pidana pornografi terhadap anak di internet sangat berbahaya, merupakan asas universal menurut perjanjian dan hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana, dengan melihat hukum pidana berlaku secara umum melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia) yaitu melindungi kepentingan dunia. pembuktian kesalahan dan mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana pornografi anak apalagi dengan perkembangan internet semakin modern bukan hal yang mudah, perkembangan pertanggungjawaban pidana perbuatan tersebut dapat dipertimbangkan pengecualian peniadaan pidana dan konsep strict liability. Kata Kunci : Perbandingan, Cybercrime, Pornografi Anak, Internet, Tindak Pidana, Sanksi

Actions (login required)

View Item