ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TENTANG PASAL YANG DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Tjp)

Pemi, Junita (2021) ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TENTANG PASAL YANG DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Tjp). Diploma thesis, Univeersitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (39kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (278kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (25kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview
	Text (skripsi fulltext) Skripsi full (2).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Persetubuhan terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua tentang Perlindungan Anak. Persetubuhan masuk ke dalam ranah tindak pidana kesusilaan. Banyaknya kasus yang terjadi tentang tindak pidana persetubuhan anak menjadi alasan terjadinya perubahan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan penjatuhan pidana dengan masa pidana yang lebih berat. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menuntut tersangka harus jeli dalam mempertimbangkan segala aspek yang dapat menjadi alat bukti dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mendakwa tersangka yang berujung pada ketidakadilan. Sebagaimana tindak pidana yang terjadi di Payakumbuh, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yang kurang tepat pada perkara yang diputus oleh hakim dengan putusan nomor 61/Pid.Sus/2029/PN.Tjp. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah pertimbangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menetapkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan alternatif terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri Tanjung Pati kelas II dalam perkara nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Tjp?, b. Apakah jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan hasil Visum Et Repertum sebagai dasar untuk menetapkan pasal yang akan didakwakan dalam surat dakwaannya? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: pertama, berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang sah ( berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) yang didapatkan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dari jaksa penuntut umum melihat adanya beberapa pasal yang terpenuhi setiap unsur dalam pasal. Pasal tersebut yaitu pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindingan Anak serta Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Kedua, Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan hasil Visum Et Repertum sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan terdakwa, namun tidak menjadikan hasil visum et repertum sebagai pertimbangan dengan adanya akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/IPJ/V.3/III/2020 korban mendapat penyakit menular dari terdakwa, seharusnya jaksa penuntut umum dapat memberikan pemberatan hukuman terhadap terdakwa dengan mendakwa dengan pasal yang berbeda yautu Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan anak yang terdapat unsur penyakit menular dapat dipidana dengan hukuman yang lebih tinggi. Akibat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang tepat tersebut, hakim memutus dengan putusan yang belum memenuhi rasa keadilan bagi si korban. Kata kunci: dakwaan, anak, jaksa penuntut umum.

Actions (login required)

View Item