REKLAMASI WILAYAH BEKAS TAMBANG DI PT. BUKIT ASAM UNIT PERTAMBANGAN OMBILIN ( UPO) (Persero) Tbk. SAWAHLUNTO DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI LINGKAR TAMBANG

MELANI, ARIA PERMATA (2015) REKLAMASI WILAYAH BEKAS TAMBANG DI PT. BUKIT ASAM UNIT PERTAMBANGAN OMBILIN ( UPO) (Persero) Tbk. SAWAHLUNTO DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI LINGKAR TAMBANG. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201509141121th_pdf skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Disahkannya undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah untuk menggantikan undang-undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ditingkat nasional maupun global. Kegiatan rencana reklamasi ini dapat dilaksanakan atas persetujuan dan kebijakan dari pemerintah kota Sawahlunto, yang mana pelaksanaan reklamasi tersebut mengacu kepada Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya kegiatan reklamasi ini yaitu keresahan masyarakat yang berada disekitar daerah tambang, mengenai status dan keberadaan tanah yang dimiliki oleh masyarak hukum adat, yang memiliki hak ulayat atas tanah yang terkena tabang batu bara, yang dalam hal ini penambangan dilakukan oleh PT. Bukit Asam Unit Pertambangan ombilin (Persero) Tbk Sawahlunto. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini, yaitu : 1.Apa saja upaya penataan tanah bekas tambang di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pertambangan Ombilin Sawahlunto.2. Bagaimana kedudukan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah bekas wilayah pertambangan di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pertambangan Ombilin Sawahlunto.3. Bagaimana status tanah yang dimiliki masyarakat yang telah dibebaskan oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pertambangan Ombilin Sawahlunto.Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melihat kenyataan di lapangan tentang Reklamasi Wilayah Bekas Tambang di PT. Bukit Asam Unit Pertambangan (UPO) Ombilin (Persero) Tbk. Sawahlunto Dalam Kaitannya Dengan Penataan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Lingkar Tambang. Penulis melakukan penelitian ke Kantor PT. Bukit Asam UPO (Persero) Tbk pada bagian Layanan Umum dengan mawawncarai Bapak H. Eko Budi Saputro yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Markus Gea, S.H, dan juga dengan mewawancarai dengan Bapak Drs. H. Adi Muaris Khatib Kayo (Ketua Kerapatan Adat Nagari Sijantang, kota Sawahlunto). Dari hasil penelitian Reklamasi Wilayah Bekas Tambang di PT. Bukit Asam Unit Pertambangan (UPO) Ombilin (Persero) Tbk. Sawahlunto Dalam Kaitannya Dengan Penataan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Lingkar Tambang, ditemukan adanya ketidaksesuaian tentang pelaksanaan reklamasi yang diterima oleh masyarakat pemilik tanah yang telah diberikan oleh perusahaan tambang. Sampai saat sekarang ini permasalahan pasca tambang tersebut masih menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Actions (login required)

View Item