PENERAPANPERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

Agustin, Syahreni (2021) PENERAPANPERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (452kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (787kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV, KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (428kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (542kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT (Syahreni Agustin, 1920112042, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 114 halaman, 2021) ABSTRAK Konsep penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif yang diimplementasikan dengan penyelesaian perkara melalui jalur damai dinilai memiliki beberapa kelebihan. Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja RJ) dipandang sebagai salah satu jawaban suara keadilan di masyarakat atas ketidakefisienan penegakan Hukum yang hanya akan membawa kesengsaraan pada masyarakat. Dilihat dari penerapan Perja RJ di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, maka sedikitnya penulis akan menguraikan 2 (dua) surat penetapan keadilan restoratif nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 tanggal 24 September 2020 dan Nomor R-675/L.3/Eoh.2/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020. Dalam hal ini terhadap permohonan atas perkara Nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020, Kejaksaan Tinggi mengabulkan upaya keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau. Sedangkan terhadap permohonan atas perkara nomor 675/L.3/Eoh/10/2020, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat setelah melakukan penelitian dan penelaahan atas permohonan keadilan restoratif dimaksud, menyatakan tidak dapat menyetujui permohonan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap perkara Nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 dan Nomor R-675/L.3/Eoh/10/2020 ?; 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan Perja RJ dalam upaya keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana uraian kasus di atas telah selaras dengan semangat pembentukan Perja RJ dan tujuan Hukum untuk mencapai kemanfaatan sebesar-besarnya dalam masyarakat. Sehingga upaya keadilan restoratif yang dilakukan memberikan manfaat dalam penegakan Hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata; 2) Dalam penerapan Perja RJ masih ditemukan kendala-kendala, seperti perbedaan perspektif terhadap syarat objektif dan syarat subjektif dilakukannya upaya penghentian penuntutan atau keadilan restoratif dan diperlukannya koordinasi yang lebih erat sebelum dilakukannya upaya perdamaian oleh Jaksa Penutut Umum. Namun dalam rangka penegakan Hukum Perja RJ telah berkontribusi untuk mendukung penegakan Hukum yang lebih baik, berkeadilan dan berkemanfaatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk perbaikan ke depannya penulis menyarankan untuk dilakukan sosialisasi dan kesepahaman mengenai penerapan Perja RJ ke depan di lingkungan kejaksaan khususnya koordinasi yang lebih dipererat sebelum Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya perdamaian. Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Perja RJ. THE POWER IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE PROSECUTORS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 15 OF 2020 CONCERNING TERMINATION OF PROSECUTIONS BASED ON KEADILAN RESTORATIF IN THE JURISDICTION OF THE HIGH PROSECUTORS OF WEST SUMATRA (Syahreni Agustin, 1920112042, Post-Graduate of the Faculty of Law, Andalas University, 114 pages, 2021) ABSTRACT The concept of settlement of criminal cases with the concept of settlement of settlements which is implemented by resolving cases through solutions which are considered to have several advantages. The issuance of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (hereinafter referred to as Perja RJ) is seen as one of the answers to the voice of justice in the community for the inefficiency of law enforcement which will only bring misery to the community. Judging from the implementation of Perja RJ in the Legal Territory West Sumatra High Prosecutor's Office, at least the author will describe 2 (two) letters of determination of restorative determination number R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 dated September 24, 2020 and Number R-675/L.3/Eoh/ 10/2020 dated October 14, 2020. In this case against the application for case Number R-655/L.3/Eoh.2/09/2020, the High Prosecutor's Office carried out restorative justice efforts carried out by the Public Prosecutor's Efforts at the Agam District Attorney's Branch in review. As for the application for case number 675/L.3/Eoh/10/2020, the West Sumatra High Prosecutor's Office, after conducting research and reviewing the said restorative application, stated that it could not approve the application. The application of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice in the Legal Area of the West Sumatra High Prosecutor's Office for cases Number R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 and Number R-675/L. 3/Eoh/10/2020?; 2) What are the obstacles faced by the Public Prosecutor in the Application of the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice in the Legal Area of the West Sumatra High Prosecutor's Office? This research is an empirical juridical research using primary and secondary data. This research is descriptive. The results of the study show that 1) The application of Perja RJ in restorative justice efforts carried out by the Public Prosecutor is in accordance with the cases that have been achieved with the spirit of the establishment of Perja RJ and the legal purpose of achieving the maximum benefit in society. So that restorative justice efforts that are carried out provide benefits in criminal law enforcement that do not only focus on retaliation; 2) In the implementation of Perja RJ, there are still obstacles, such as differences in perspective on the objective requirements and the requirements for fulfilling the requirements for termination of prosecution or restorative and the need for more precise coordination prior to reconciliation efforts by the Public Prosecutor. However, in the context of law enforcement Perja RJ has contributed to supporting better, just and beneficial law enforcement carried out by the Public Prosecutor. For socialization and author approval, it is recommended that this be done regarding the implementation of Perja RJ in the future within the prosecutor's office, especially coordination which is more intended for the Public Prosecutor to make peace efforts. Keywords: Termination of Prosecution, Keadilan restoratif, Perja RJ

Actions (login required)

View Item