PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER YANG MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI APLIKASI YOUTUBE

Abdul, Mujtahid Fichairi (2021) PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER YANG MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI APLIKASI YOUTUBE. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan ABSTRAK) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (215kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (474kB) | Preview
Preview	Text (BAB 4) BAB 4.pdf - Published Version Download (183kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (317kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Abdul Mujtahid Fichairi Watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tidak eksplisit menjelaskan bagaimana sistim pelaporan pajak penghasilan terhadap youtuber, akan tetapi hanya mengatur mengenai subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan tarif pajak penghasilan secara umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana sistim pelaporan pajak penghasilan terhadap youtuber yang mendapatkan penghasilan dari aplikasi youtube, kedua bagaimana tindakan pemerintah khususnya Dirjen Pajak Indonesia terhadap youtuber yang belum mendaftarkan atau melaporkan pajak penghasilannya dari aplikasi youtube, dan ketiga bagimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan terhadap youtuber. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil, yakni: 1). Sistim perhitungan pajak untuk youtuber menggunakan metode self assessment system yang merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Penghasilan youtuber merupakan penghasilan pribadi yang bisa dikategorikan menurut Lampiran I Peraturan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto. 2). Direktorat Jenderal Pajak melakukan pendataan potensi penerimaan pajak terhadap objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk salah satunya yaitu terhadap youtuber yang mendapatkan penghasilan dari aplikasi youtube yang belum melaporkan pajaknya. 3). Hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber yaitu kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang cara pemungutan danpembayaran pajak yang menyebabkan youtuber mengesampingkan kewajiban dan kepatuhannya, Oleh karena itu, pemerintah dalam penyelesaiannya perlu meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan agar peraturan mengenai pajak penghasilan youtuber beserta tata cara pelaporan dapat dibuat serinci mungkin sehingga tidak menimbulkan kebingungan olehwajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan pajak agat dapat memberikan rasa nyaman, aman, mudah, lancar, dan memberikan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item