Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Zakat Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Di Kota Padang

RAHMI, YESENIA SUSAN (2021) Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Zakat Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Di Kota Padang. Masters thesis, Universits Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (222kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (PENDAHULUAN)) BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (798kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV (PENUTUP)) BAB IV (PENUTUP).pdf - Published Version Download (306kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (424kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) RAHMI YESENIA SUSAN-tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Pasca kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial. Namun setelah 75 tahun merdeka Indonesia masih belum menuntaskan persoalan dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Salah satu hukum Islam yang telah berlaku sebagai hukum positif Indonesia adalah menngenai zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pelaksanaan zakat secara optimal seharusnya dapat membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang berlarut-larut. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu: 1) Apa dasar hukum adanya kewajiban zakat bagi badan usaha berbadan hukum di Indonesia 2) Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam mengumpulkan zakat badan usaha berbadan hukum; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam penyaluran zakat dalam meningkatkan daya guna zakat badan usaha berbadan hukum untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial; Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) Dasar hukum adanya kewajiban zakat nagi badan usaha berbadan hukum adalah kedudukannya sebagai subjek hukum bukan orang dan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa dalam setiap kekayaan terdapat hak orang lain; 2) BAZNAS Kota Padang bekerjasama dengan pemerintah Kota Padang dengan menerbitkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat dan melakukan beberapa pola pendekatan untuk meningkatkan jumlah muzaki badan usaha berbadan hukum yang ada di Kota Padang; 3) Dalam penyaluran zakat untuk meningkatkan daya guna zakat dari badan usaha untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan adalah BAZNAS melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui 5 program pokok yang dapat memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat. Beberapa program tersebut meliputi beberapa bidang yaitu: dakwah & advokasi; Padang Sehat; Pendidikan; Kemanusiaan; dan Ekonomi.

Actions (login required)

View Item