MALPRAKTIK PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Viko, Darma (2021) MALPRAKTIK PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover Abstrak.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
Preview	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Tesis Fulltext) Tesis full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (41MB)
Preview	Text BAB VI Penutup.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

MALPRAKTIK PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Oleh : Viko Darma (1720862029) Dibawah bimbingan : Prof. Dr. rer. Soz. Nursyirwan Effendi dan Dr. Khairul Fahmi,SH,MH ABSTRAK Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Tahapan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Malpraktik pemilu yang terjadi pada tahapan pendaftaran calon seringkali menyebabkan terjadinya sengketa di Bawaslu, Peradilan Tata Usaha Negara, bahkan Mahkamah Konstitusi yang tentunya mereduksi kualitas pemilu itu sendiri, walaupun tersedia mekanisme kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang, namun hal tersebut akan sangat melelahkan dan mengganggu jalannya proses demokrasi serta mencederai integritas pemilu. Pada Proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Solok untuk Pemilu Tahun 2019 salah satu bakal calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok dalam Daftar Calon Sementara (DCS) diduga melakukan manipulasi dokumen persyaratan calon yaitu manipulasi Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri Solok dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal ini diketahui setelah ada tanggapan masyarakat terhadap pengumumam DCS yang disampaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok. Bawaslu Kabupaten Solok menindaklanjuti dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Solok untuk dilakukan klarifikasi. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat kandidasi pendaftaran bakal calon legislatif adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan bukan mantan terpidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis pada studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya malpraktik pemilu pada proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Solok, seperti siapa aktor yang terlibat, bagaimana malpraktik pemilu dilakukan dan implikasinya. Ada 3 tipologi malpraktik pemilu yang dikemukan oleh Sara Birch salah satunya adalah adanya manipulasi kerangka hukum pemilu yang kemudian dijabarkan lebih luas oleh Surbakti yaitu adanya manipulasi kelayakan peserta pemilu atau kandidat. Dari hasil penelitian bagaimana malpraktik pemilu dilakukan oleh bakal calon dalam melengkapi syarat surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri Solok, serta hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok, hingga pada akhirnya KPU Kabupaten Solok tidak menetapkan bakal calon yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DRPD Kabupaten Solok untuk Pemilu Tahun 2019. Kata kunci: Malpraktik Pemilu, Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT)

Actions (login required)

View Item