AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD HOC PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 (Studi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

Sarwani, Sarwani (2021) AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD HOC PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 (Studi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (689kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (856kB) | Preview
Preview	Text (Bab VI Penutup) Bab VI Penutup.pdf - Published Version Download (615kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (589kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Persoalan uang dalam pemilu menjadi isu yang krusial, karena terwujudnya pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas keuangan pemilu. Beberapa kajian menemukan bahwa dalam pemilu-pemilu yang sudah diselenggarakan di Indonesia belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemilu Serentak 2019 oleh BPP Ad Hoc di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk menganalisis data dilakukan dengan menggunakan konsep akuntabilitas yang dikemukakan Koppell (2005) yang terdiri dari lima dimensi, yakni transparansi (transparency), liabilitas (liability), kontrol (controllability), responsibilitas (responsibility), dan responsivitas (responsiveness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi transparansi meskipun aktivitas pengelolaan anggaran oleh BPP Ad Hoc telah dilaksanakan secara terbuka, tetapi informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran belum sepenuhnya lengkap dan akurat. Pada implementasi responsibilitas ditemukan banyaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak disampaikan dengan tepat waktu. Sedangkan pada implementasi responsivitas, terdapat ketidak-akuratan data/informasi yang disajikan BPP Ad Hoc terkait permintaan/kebutuhan KPU, dan kelalaian BPP Ad Hoc pada tugas yang harus ditindaklajuti terkait pengelolaan anggaran. Dengan demikian, implementasi transparansi, responsibilitas dan responsivitas belum sepenuhnya optimal. Hal iniimerupakan konsekuensi dari kompetensi sumberdaya manusia yang belum merata, terbatasnya pelatihan terkait pengelolaan keuangan pemilu, kondisi geografis yang beragam dan kompleksitas pemilu serentak. Lemahnya implementasi ketiga dimensi akuntabilitas di atas tidak terlepas dari implementasi kontrol yang belum sepenuhnya berhasil; dan tidak optimalnya implementasi liabilitas karena tidak adanya pemberian reward dan penerapan punishment yang dilematis. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kompetensi SDM, peninjauan kembali beban kerja, dan penambahan anggaran transportasi BPP Ad Hoc secara proporsional. Kata kunci: BPP Ad Hoc, transparasi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, responsivitas

Actions (login required)

View Item