PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT TANGKAP YANG DILARANG DI WILAYAH LAUT SUMATERA BARAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN

Al Muchlis, Fizra Anhal (2021) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT TANGKAP YANG DILARANG DI WILAYAH LAUT SUMATERA BARAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER & ABSTRAKpdf.pdf - Published Version Download (36kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I pdf.pdf - Published Version Download (281kB) | Preview
Preview	Text (BAB V Penutup) BAB AKHIR pdf.pdf - Published Version Download (18kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (21kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (999kB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dipastikan bahwasanya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas untuk menjaga ekosistem laut, melaksanakan pengawasan dan perlindungan laut, dan bertanggung jawab melakukan penegakan hukum kelautan dan perikanan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Kedua, Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Tipologi penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang terdapat dua faktor yaitu faktor internal kurangnya personil penyidik yang bertugas, sedangkan faktor eksternal antara lain masih rendahnya peran serta masyarakat dalam membantu memberikan laporan terkait tindak pidana perikanan, keterbatasan waktu masa penahanan tersangka.

Actions (login required)

View Item