Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Noversa, Febryananda (2021) Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (222kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI (PENUTUP)) BAB VI (PENUTUP).pdf - Published Version Download (151kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (337kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (232kB) | Preview
	Text ((Skripsi Full text)) FULL SKRIPSI NOVERSA FEBRYANANDA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Sumatera Barat memiliki keindahan alam dan budaya yang menjadi modal untuk pariwisatanya selain itu, Sumatera Barat juga memiliki filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai yang menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau. Dengan ditetapkannya Sumatera Barat menjadi destinasi wisata halal dunia. Hal ini juga didukung ketika Sumatera Barat mendapatkan penghargaan pariwisata halal tingkat dunia yang diselenggarakan di Abu Dhabi pada Tahun 2016 penghargaan itu diantaranya yaitu “World’s Best Halal Destination, World’s Best Halal Culinary, dan salah satu kategori khusus untuk agen perjalanan Sumatera Barat yaitu ERO Tour dan Travel”. Sumatera Barat secara tidak langsung telah mendapatkan valuasi citra pariwisata halal namun, tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat masih belum meningkat. Oleh demikian, Pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berinisiatif untuk membuat sebuah regulasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal agar pariwisata halal di Sumatera Barat memiliki blueprint yang jelas dan kuat sehingga wisatawan yang datang dapat berwisata tanpa melupakan ibadahnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori konseptual Formulasi Kebijakan Publik menurut Easton dan Ripley. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan proses formulasi kebijakan ini dimulai dari lingkungan kebijakan kemudian, masuk pada tahapan agenda setting dan tahapan formulasi dan legitimasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang menjadi inisiator dalam perumusan peraturan daerah ini bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan Tim Ahli yang berasal dari Akademisi hingga LPPOM-MUI Sumatera Barat. Pada Tahapan agenda setting proses perumusan Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal ini terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi lahirnya perda tersebut. Sikap para aktor dan persepsi masalah publik terhadap permasalahan penyelenggaraan pariwisata halal, aktor cepat tanggap dan berusaha untuk mempertahankan tersebut. Mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam perumusan ranperda ini tidak terlihat karena yang menjadi inisiator peraturan daerah ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan mendominasi perda ini. Proses formulasi dan legitimasi yang dilakukan oleh para aktor sudah sesuai dan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat di sahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Actions (login required)

View Item