PELAKSANAAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Eka, Karmila (2014) PELAKSANAAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (TESIS) 201410311336st_tesis eka karmila.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun bilamana tujuan yang dimaksud tersebut tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus . Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami ketentuan pembagian gaji pasca perceraian pada Pegawai Negeri Sipil yang diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang diterapkan pada kasus Cerai talak dan Cerai Gugat. Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Pemerintah tepatnya pada Dinas Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru, (2) Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru, (3) Apakah Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam usaha memecahkan permasalahannya menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pembagian gaji untuk bekas istri seharusnya mempedomani Peraturan Pemerintah, baik Pegawai Negeri Sipil pusat maupun Pegawai Negeri Daerah, namun pada instansi pelaksana terkadang tidak terlaksana dengan baik, sehingga terjadi pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga atasan memberikan sanksi hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Kendala dalam pelaksanaan pembagian gaji tersebut disebabkan pihak bekas suami enggan memberikan sebagian gajinya kepada bekas istrinya dengan alasan memiliki kredit yang harus dibayar ke Bank sehingga terkadang hampir menghabiskan gajinya untuk satu bulan itu, tidak adanya putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan pemberian sebagian gaji kepada bekas istri, Penegakan sanksi hukuman disiplin dari atasan masih bersifat toleransi sehingga membuat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak takut untuk melanggar aturan tersebut, dan juga tidak adanya gugatan dari pihak bekas istri untuk meminta pembagian sebagian gaji dari bekas suaminya dalam gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama. Sedangkan akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Pria yang tidak memberikan sebagian gajinya kepada bekas istri pasca perceraian adalah Pegawai Negeri Sipil tersebut dikenai sanksi hukuman disiplin sedang oleh atasannya, yang seharusnya menurut Pasal 16 PP No. 45 Tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil tersebut dikenai salah satu hukuman disiplin berat. Kata Kunci: Perceraian, Akibat Hukum, dan Pembagian Gaj

Actions (login required)

View Item