KONSEKUENSI KEPUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM MELALUI KEPUTUSAN SIRKULER (CIRCULAR RESOLUTION) PADA PT. RIAU POS INTERMEDIA

nurhelwarni, nurhelwarni (2021) KONSEKUENSI KEPUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM MELALUI KEPUTUSAN SIRKULER (CIRCULAR RESOLUTION) PADA PT. RIAU POS INTERMEDIA. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (158kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (352kB) | Preview
Preview	Text (Bab Penutup/Kesimpulan) BAB IV.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (149kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (976kB)

Abstract

KONSEKUENSI PUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM MELALUI KEPUTUSAN SIRKULER (CIRCULAR RESOLUTION) PADA PT. RIAU POS INTERMEDIA Tesis, S2, Nurhelwarni, 1820123044 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas ABSTRAK Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Circular Resolution (CR) berkaitan erat dengan RUPS. Namun dalam UUPT belum ada pengaturan lebih jelas tentang CR ini. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah syarat pelaksanaan circular resolution pada PT. Riau Pos Intermedia dan bagaimanakah kekuatan hukum circular resolution yang dilaksanakan PT. Riau Pos Intermedia. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian, syarat circular resolution pada PT. Riau Pos Intermedia yaitu adanya keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan RUPS secara konvensional, adanya inisiasi dari direksi untuk melakukan CR, adanya persetujuan dari pemegang saham bahwa akan dilakukan CR. Sedangkan untuk pelaksanaan circular resolution pada PT. Riau Pos Intermedia dilakukan dengan cara direksi mengirimkan laporan tahunan perusahaan tahun sebelumnya dan usulan perubahan pengurus perseroan secara bersamaan kepada pemegang saham dalam 1 kali pengiriman dan disertai dengan lembar persetujuan para pemegang saham. Ditinjau dari pelaksanaan CR di PT. Riau Pos, ada beberapa ketentuan yang perlu diperjelas dalam UUPT yaitu pengetatan syarat CR hanya dalam keadaan memaksa dimana RUPS tidak dapat dilaksanakan, waktu pengesahan CR pada saat semua anggota direksi menerima hasil CR yang sudah di tandatangan pemegang saham, pembatasan hal-hal yang bisa diputuskan melalui CR. Seharusnya aturan circular resolution harus diatur lengkap selayaknya pada RUPS, agar keabsahan keputusan yang diambil secara circular resolution diikat hukum dan dinyatakan sah demi hukum. Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Putusan Rapat Pemegang Saham, Circular Resolution CONSEQUENCES OF DECISION OF SHAREHOLDERS MEETING THROUGH CIRCULAR RESOLUTION PT. RIAU POS INTERMEDIA Thesis, S2, By Nurhelwarni, 1820123044 Notary Master Program, Faculty of Law, Andalas University The General Meeting of Shareholders (GMS) is a gathering place for shareholders to discuss everything related to the company. Circular Resolution (CR) is closely related to the GMS. However, in UUPT there is no clearer regulation regarding this CR. The main problem in this research is how the requirements and implementation of circular resolution at PT. Riau Pos Intermedia and how the legal force of circular resolution implemented by PT. Riau Pos Intermedia. This legal research uses an empirical juridical approach, which is a study that uses an approach to the problem by looking at the applicable legal norms and then connecting them to the legal facts found in the field. In this study, the data sources were obtained from library research and field research. Data collection techniques were carried out through document studies and structured interviews. The results of the study, the requirements for circular resolution at PT. Riau Pos Intermedia, namely the existence of conditions that make it impossible to conduct a conventional GMS, the initiation of the board of directors to conduct a CR, the approval of the shareholders that a CR will be carried out. Meanwhile, for the implementation of circular resolution at PT. Riau Pos Intermedia is carried out by means of the directors sending the company's annual report the previous year and the proposed change in the company's management simultaneously to the shareholders in 1 time and accompanied by a shareholder approval sheet. The legal force of CR is the same as that of the GMS. Judging from the implementation of CR at PT. Riau Pos, there are several provisions that need to be clarified in the UUPT, namely tightening the CR requirements only in compelling circumstances where the GMS cannot be held, the time for ratification of the CR when all members of the board of directors receive the results of the CR that have been signed by the shareholders, restrictions on matters that can be decided via CR. Circular resolution rules should be regulated in full properly at the GMS, so that the validity of decisions taken by circular resolution are legally binding and declared valid by law. Keywords : Limited Liability Company, Resolution of Shareholders Meeting, Circular Resolution

Actions (login required)

View Item